mediasulsel.id, Makassar, Selasa, 07/07/2026 — Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati, menghadiri pelantikan Pimpinan BAZNAS Kota Makassar periode 2026–2031 di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin, 06/07/2026.
Kadis Pertanahan Hadiri Pelantikan Lima Pimpinan BAZNAS
Pelantikan dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, serta elemen masyarakat.
Lima pimpinan yang dilantik ialah Usman Sofian sebagai ketua serta Yusran Sofyan, Abdul Azis Ilyas, Ahyar Amnur, dan Prof. Yusriani sebagai anggota.
Kehadiran Sri Sulsilawati menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap penguatan peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang profesional, transparan, serta akuntabel.
Sri menilai kepengurusan baru memiliki peran penting dalam memperkuat program sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS perlu diperkuat agar bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, dan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu berjalan lebih efektif serta tepat sasaran.
Munafri Minta BAZNAS Perluas Manfaat Program
Munafri mengatakan pelantikan tersebut merupakan hasil proses seleksi yang panjang untuk menghadirkan kepemimpinan terbaik dalam pengelolaan zakat.
“Pelantikan ini bukan hanya mengganti pengurus lama dengan yang baru, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan apa yang masih kurang dan memperkuat berbagai program yang telah berjalan baik,” kata Munafri.
Ia menegaskan BAZNAS harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan Kota Makassar.
Pemerintah kota juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BAZNAS periode 2021–2026 yang dinilai telah menjalankan amanah dengan baik.
Kepengurusan baru diharapkan menghadirkan inovasi, memperluas manfaat zakat, mendukung pembangunan sosial, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi umat.
Kehadiran Kepala Dinas Pertanahan menjadi bagian dari dukungan Pemkot Makassar terhadap penguatan program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.
