mediasulsel.id – Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus mendorong percepatan pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa sebagai salah satu langkah strategis dalam pengelolaan sampah kota. Senin (7/7/2025), Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., menghadiri rapat pembahasan progres pembebasan lahan yang digelar di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DLH Makassar, Dr. Helmi Budiman, S.STP., M.M., dan dihadiri unsur terkait, mulai dari Sekretaris DLH, Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas, hingga Sub Koordinator Promosi, Edukasi, Evaluasi, dan Monitoring Persampahan. Hadir pula perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Lurah Tamangapa, perwakilan Kecamatan Manggala, perwakilan pemilik lahan, serta tim teknis lainnya yang bersinggungan langsung dengan proses pembebasan.
Dalam forum itu, para peserta membahas perkembangan terbaru serta sejumlah kendala yang masih dihadapi. Mulai dari mekanisme administrasi, legalitas lahan, hingga aspek sosial kemasyarakatan terkait pemilik lahan. Kepala Dinas Pertanahan menekankan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci agar seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum, transparan, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong percepatan proses ini melalui koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak terkait,” ujar Dra. Hj. Sri Sulsilawati. Ia menambahkan, pihaknya juga siap memberikan pendampingan teknis untuk memastikan setiap tahapan sesuai prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, DPRD Kota Makassar melalui Komisi terkait juga menaruh perhatian serius terhadap isu ini. Proses pembebasan lahan TPA Tamangapa dinilai sangat krusial mengingat kapasitas tampung sampah di Makassar yang terus meningkat setiap tahunnya. Keterlambatan dalam penyelesaian lahan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar.
Melalui rapat ini, Pemkot Makassar berharap koordinasi lebih solid antara DLH, Dinas Pertanahan, BPN, dan pihak pemilik lahan dapat mempercepat penyelesaian pembebasan lahan. Dengan begitu, pengelolaan sampah kota dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Kota Makassar.
Selain itu, keberhasilan program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, mengurangi beban lingkungan, dan mendukung terciptanya kota yang bersih, sehat, serta ramah lingkungan.
