mediasulsel.id-– JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 3,63 triliun untuk tahun 2026. Tambahan dana ini sebagian besar akan digunakan untuk belanja pegawai, termasuk pembiayaan CPNS dan PPPK yang baru diangkat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025). Nusron menyebut anggaran tambahan diperlukan agar kinerja kementeriannya optimal tahun depan.
“Agar lebih optimal, kami masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 3,63 triliun,” ungkap Nusron.
Dari total usulan itu, sekitar Rp 1,75 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen, khususnya untuk menutupi kebutuhan belanja pegawai.
Ribuan CPNS dan PPPK Siap Diangkat
Nusron menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk membiayai 1.324 CPNS yang akan diangkat serta sekitar 12.513 pegawai honorer yang diangkat menjadi PPPK sesuai persetujuan Menteri PAN-RB.
“Sebagian besar untuk CPNS dan PPPK hasil seleksi tenaga honorer yang sudah mendapat keputusan pengangkatan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa usulan anggaran tersebut belum termasuk untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) seperti tenaga pendukung non-inti—di antaranya sopir, satpam, office boy, dan pramusaji—yang selama ini masih dikontrak outsourcing.
Target Percepatan Sertifikasi Lahan
Selain untuk belanja pegawai, tambahan anggaran ini juga mendukung percepatan program strategis nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat.
