mediasulsel.id – Ternate, Maluku Utara – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya menempatkan keadilan sebagai dasar setiap kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan tanah nasional. Hal itu ia sampaikan dalam Orasi Kebangsaan di Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang digelar di Ternate, Sabtu (23/8/2025).
“Dalam konteks pengambilan keputusan publik, yang paling penting adalah masalah keadilan. Transformasi pengelolaan sumber daya pertanahan harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata,” kata Nusron.
Menurutnya, keadilan tidak hanya relevan dalam kebijakan publik, tetapi juga menjadi prinsip utama dalam kehidupan beragama maupun bernegara.
“Kalau kita ingin bekerja dan berjuang secara konsepsional, mengedepankan idealisme, baik sebagai gubernur, menteri, DPR, atau rakyat, kata kunci yang harus kita perjuangkan adalah keadilan,” tegasnya.
Tidak Lagi Bicara Asal Usul, tapi Kontribusi untuk Bangsa
Dalam kesempatan itu, Nusron mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sudah tidak lagi membutuhkan perdebatan mengenai latar belakang asal-usul seseorang, melainkan kontribusi nyata untuk kemajuan negara.
“Kita sudah tidak lagi saatnya bicara dari mana asal kita, tapi yang paling penting adalah apa kontribusi kita untuk bangsa Indonesia. Lebih-lebih kalau bicara konsepsi keislaman, maka yang disentuh adalah tiga sekaligus, yakni keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan,” ujarnya.
Hadirkan Konsolidasi untuk Indonesia
Rakor Regional KAHMI di Ternate ini mengusung tema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia” dan dibuka oleh Koordinator Presidium Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Turut hadir Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Menteri Nusron hadir bersama Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara Lalu Harisandi beserta jajaran.
