Mediasulsel.id, Jakarta, Jumat, 12/06/2026 – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk rencana kerja kementerian pada tahun 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung DPR, Jakarta.
Anggaran itu difokuskan pada tiga program utama, yaitu dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang. Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan pagu sekitar Rp3,23 triliun untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR), rehabilitasi pasca bencana, dan percepatan program pembangunan tiga juta rumah. Komisi II DPR RI menyatakan mendukung penuh usulan tambahan tersebut.
Rincian Alokasi dan Tambahan Anggaran
Berdasarkan surat edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif ATR/BPN tahun 2027 dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen. Selain itu, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan mendapat porsi Rp2,56 triliun atau 24,2 persen. Sementara program penyelenggaraan penataan ruang direncanakan sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen.
“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9%, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2%, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8%,” kata Menteri Nusron Wahid, Senin, 29/06/2026.
Menteri Nusron menjelaskan, dana tersebut untuk memperkuat layanan pertanahan dan percepatan program strategis nasional. Penataan ruang di seluruh Indonesia juga menjadi prioritas. Selain itu, kementerian mengusulkan tambahan pagu sebesar Rp3.233.564.877.718 untuk belanja pegawai, penyusunan RDTR, rehabilitasi pasca bencana, dan percepatan program tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” ujar Menteri Nusron, Senin, 29/06/2026.
Penyerapan Anggaran dan Dukungan DPR
Hingga awal Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp3.184.895.696.643 atau 36,23 persen dari total pagu Rp8.791.048.122.000. Angka itu meningkat 0,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar 35,40 persen. “Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per awal Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23%. Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40%. Naik 0,9%,” ungkap Menteri Nusron, Senin, 29/06/2026.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi capaian realisasi tersebut. Ia menegaskan, Komisi II menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN. Dukungan penuh diberikan untuk usulan tambahan anggaran sekitar Rp3,23 triliun guna dibahas lebih lanjut pada rapat mendatang.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” ujar Dede Yusuf, Senin, 29/06/2026.
Rapat kerja ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama. Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia juga mengikuti secara daring.
