mediasulsel.id – JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar serius mendorong reformasi birokrasi lewat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Wali Kota Munafri Arifuddin bersama rombongan menemui Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan itu membahas berbagai hal strategis terkait tata kelola ASN, mulai dari promosi jabatan hingga penguatan sistem merit berbasis kinerja dan kompetensi.
“Kami ingin birokrasi yang bersih dan profesional. Pengisian jabatan ASN harus objektif dan transparan,” kata Munafri usai pertemuan.
Munafri hadir bersama Sekda A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, serta para tim ahli Pemkot Makassar.
Menurut Munafri, penerapan meritokrasi penting untuk memastikan ASN yang dipromosikan benar-benar memiliki kompetensi dan kapabilitas. Tidak ada lagi faktor non-profesional seperti kedekatan atau senioritas semata.
“Kompetensi, talenta, dan kemampuan harus jadi ukuran. Bukan relasi pribadi,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa reformasi ini akan ditopang oleh transformasi digital, sehingga sistem kepegawaian ASN di Makassar makin modern dan adaptif.
“Dengan arahan dari BKN dan dukungan para ahli, kami yakin reformasi ini bisa dijalankan secara sistemik,” ucap Munafri.
Langkah Pemkot Makassar ini mendapat respon positif dari BKN. Kota Makassar bahkan ditargetkan menjadi pilot project nasional dalam penerapan sistem merit berbasis manajemen talenta ASN.
Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, menyebut pertemuan dengan Kepala BKN menjadi momentum penting untuk mewujudkan reformasi kepegawaian secara konkret.
“Kami dari BKD diberi ruang berdiskusi strategis tentang manajemen ASN. Kami juga mendapat target langsung untuk segera menerapkan sistem merit,” jelas Kamelia.
Ia menjelaskan bahwa sistem merit ini tak sekadar promosi jabatan. Lebih dari itu, merupakan pendekatan untuk memetakan potensi dan kualitas ASN secara menyeluruh.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih ASN terbaik berbasis data, bukan karena kedekatan,” tegas Kamelia.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkot telah menggandeng pakar reformasi birokrasi dan digitalisasi, Ir. H. Juwanda, guna memperkuat desain sistem kepegawaian teknologi di Makassar.
Menurut Kamelia, langkah Munafri-Aliyah sangat sejalan dengan arah kebijakan nasional. Bahkan, BKN disebut memberi perhatian khusus pada Makassar sebagai model bagi daerah lain.
“Banyak kota ingin bangun sistem merit, tapi Makassar dipercaya lebih dulu tunjukkan hasil konkret,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Zudan mendukung penuh inisiatif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam menerapkan sistem merit agar pelayanan publik lebih optimal.
