mediasulsel.id – Lampung, 29 Juli 2025 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerukan keterlibatan aktif tokoh agama dalam mengawal proses sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah. Ajakan ini disampaikan saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan organisasi keagamaan, di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (29/7).
“Kami mohon tanah wakaf dikawal. Jangan sampai terbengkalai, apalagi jadi konflik di kemudian hari,” kata Nusron Wahid dalam sambutannya.
Penandatanganan kerja sama ini bertujuan mempercepat sertifikasi tanah wakaf di Lampung. Nusron juga menekankan pentingnya output nyata dari program tersebut, bukan sekadar seremoni.
“Kepala kantor wilayah dan jajaran jangan hanya sibuk upacara. Fokuslah pada hasil, yaitu sertifikasi tanah wakaf selesai,” tegasnya.
Hingga saat ini, dari total 761.909 bidang tanah wakaf di Indonesia, sebanyak 272.237 bidang (38%) telah bersertifikat. Di Lampung sendiri, sudah 6.732 bidang aset keagamaan yang disertifikasi.
Sertifikasi tanah wakaf dianggap sebagai bagian penting dari modernisasi administrasi pertanahan, yang memberi kepastian hukum atas aset umat. Nusron mengingatkan, sistem hukum pertanahan Indonesia masih berbasis penguasaan fisik, bukan kepemilikan sah, yang berisiko memicu sengketa.
“Siapa yang menguasai lebih lama, bisa klaim hak. Ini berbahaya,” ujarnya.
Kepala Kanwil BPN Lampung, Hasan Basri Natamenggala, menyampaikan bahwa hingga tahun ini telah diterbitkan 3,1 juta sertifikat, dengan cakupan pemetaan mencapai 3,7 juta bidang. Masih terdapat potensi 716 ribu bidang tanah yang siap dipetakan, termasuk 25.512 bidang tanah wakaf.
Dalam acara tersebut, Nusron bersama Gubernur Lampung Mirzani Djausal turut menyerahkan 10 sertifikat tanah, termasuk milik organisasi keagamaan dan milik Pemprov Lampung. Selain itu, diserahkan pula SK Hibah dan ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Gubernur dan Kepala Kanwil BPN Lampung.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Penasihat Utama ATR/BPN Jhoni Ginting, Kepala Biro Humas ATR/BPN Harison Mocodompis, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, para kepala daerah se-Lampung, serta tokoh agama dari berbagai organisasi keagamaan.
