mediasulsel.id – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menyiapkan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan asesmen kompetensi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Menurut Nusron, langkah itu penting untuk memperkuat profesionalisme aparatur sekaligus mendorong transformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka perlu dilakukan langkah yang terstruktur, mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk melihat kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap pelayanan atau hospitality aparatur, sehingga peningkatan SDM benar-benar tepat sasaran,” kata Nusron.
Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Nusron menegaskan pelatihan tidak boleh berhenti pada formalitas demi sertifikat. Ia meminta dampak pelatihan di lapangan harus terlihat, terutama pada kualitas layanan kepada masyarakat.
Lihat Juga: ATR/BPN Cetak 1,2 Juta Sertipikat PTSL Sepanjang 2025, Bidang Terdaftar Tembus 97,4 Juta
“Jangan sampai orang ikut pelatihan manajemen, lulus, dapat sertifikat, tapi tidak ada dampaknya terhadap pelayanan. Kalau tidak ada dampak, yang perlu kita evaluasi bisa kurikulumnya, metodenya, atau bahkan tempat pelatihannya,” tegasnya.
Selain itu, Nusron mengingatkan agar sertifikasi benar-benar mencerminkan kompetensi peserta. Ia menilai perlu dilakukan pengecekan mendalam jika ada ketidaksesuaian antara hasil ujian dengan kinerja di lapangan.
“Kalau ujiannya paling bagus, tetapi praktiknya tidak sesuai, berarti ada masalah. Ini perlu dicek,” ujarnya.
Nusron juga meminta pelatihan strategis yang sebelumnya dinilai berjalan baik kembali diaktifkan pada 2026. Program tersebut diharapkan menjangkau hingga petugas di bidang hukum agar memiliki kesiapan kompetensi dan sertifikasi yang relevan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN Agustyarsyah menyampaikan sejumlah program pelatihan sudah dijadwalkan pada 2026. Namun, ia menekankan pentingnya umpan balik dari kantor wilayah (kanwil) untuk mengukur efektivitas pelatihan, termasuk dampaknya terhadap kualitas pelayanan.
Masukan dari pelatihan yang berjalan, termasuk pada 2025, disebut akan menjadi dasar penyempurnaan kurikulum pelatihan 2026 agar eksekusinya tepat waktu dan peningkatan kompetensi SDM lebih merata.
“Kami membutuhkan feedback dari teman-teman Kanwil, baik laporan satu bulan, tiga bulan, maupun enam bulan. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah implementasinya berjalan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki, termasuk dari sisi kurikulum,” jelas Agustyarsyah.
Rapim tersebut diikuti Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi dan jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.
