mediasulsel.id, Makassar, Jumat, 23/10/2026 — Pemerintah memperkuat produksi, konektivitas, dan efisiensi rantai pasok pangan menjelang Natal dan Tahun Baru untuk menjaga harga tetap terjangkau dan pasokan merata.
Langkah itu disampaikan dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan penguatan rantai pasok diperlukan untuk merespons tantangan inflasi pangan serta risiko iklim.
Pemerintah akan mengoordinasikan badan usaha milik negara di bidang logistik untuk menjalankan proyek percontohan kerja sama antardaerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Tahap awal diarahkan pada komoditas yang kerap menyumbang inflasi, disertai optimalisasi layanan dan tarif distribusi.
Lima arahan pengendalian inflasi
Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi menetapkan lima arahan untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Lihat Juga: Wali Kota Makassar Kunjungi Urban Farming di Kelurahan Bangkala, Camat Manggala Dampingi
Arahan pertama ialah mengoptimalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP.
Pemerintah juga mendorong dukungan Kredit Usaha Rakyat bagi petani dan nelayan serta memperluas kerja sama antara daerah surplus dan daerah yang kekurangan pasokan.
Mitigasi dampak El Nino dilakukan melalui penguatan irigasi, pengaturan pola tanam, dan sistem peringatan dini.
Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah juga diperkuat bersama Bank Indonesia dan Perum Bulog.
GPIPS Sulampua 2026 merupakan kolaborasi Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah di kawasan Indonesia timur.
Program ini diarahkan untuk memperlancar distribusi bahan pangan, menjaga ketersediaan komoditas pokok, dan melindungi daya beli masyarakat.
Kolaborasi Sulampua
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah juga menghadiri forum itu.
Pemerintah Kabupaten Bone menilai kelancaran distribusi pangan dan keterjangkauan harga perlu dijaga melalui sinergi lintas sektor.
Penguatan konektivitas antardaerah diharapkan membuat pasokan dari wilayah surplus dapat lebih cepat menjangkau daerah yang membutuhkan.
