Mediasulsel.id, Pangkep, Rabu, 22/07/2026 — Prioritas pembangunan Pangkep perlu diarahkan pada pemerataan bantuan alat mesin pertanian, peningkatan jalan penghubung antarkampung, pemasangan penerangan, dan pengerukan sungai.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep, Muhammad Aidil, menilai empat kebutuhan tersebut berhubungan langsung dengan produktivitas petani, aktivitas ekonomi, keamanan warga, serta pencegahan banjir.
Muhammad Aidil Minta Bantuan Alsintan Tidak Berulang pada Kelompok yang Sama
Muhammad Aidil menyoroti distribusi bantuan alat mesin pertanian atau alsintan yang dinilai belum sepenuhnya merata. Ia meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi terhadap riwayat penerimaan bantuan setiap kelompok tani sebelum menetapkan calon penerima berikutnya.
Menurutnya, masih terdapat kelompok tani yang belum pernah memperoleh bantuan berupa hand tractor, jonder, maupun mesin panen combine harvester. Pada saat yang sama, terdapat kemungkinan kelompok yang sudah pernah menerima kembali diusulkan sebagai penerima bantuan baru.
“Masih banyak kelompok-kelompok tani yang belum pernah mendapat bantuan alsintan,” kata Muhammad Aidil dalam wawancara dengan mediasulsel.id.
Ia berharap bantuan baru diberikan lebih dahulu kepada kelompok yang belum tersentuh program pemerintah.
Apabila kelompok penerima lama kembali mendapatkan bantuan sejenis, alat yang sebelumnya telah diterima dapat dialihkan kepada kelompok lain melalui mekanisme yang sah dan diawasi pemerintah.
Pemerataan tersebut dinilai penting karena alsintan dapat membantu petani mempercepat pengolahan lahan, menekan kebutuhan tenaga kerja, dan meningkatkan efisiensi saat musim tanam maupun panen.
Penggunaan mesin pertanian juga berpengaruh terhadap kemampuan kelompok tani menjaga produktivitas ketika waktu pengolahan lahan terbatas.
Selain alsintan, Muhammad Aidil meminta peningkatan mutu jalan penghubung antarkampung menjadi salah satu program utama Pemerintah Kabupaten Pangkep.
Jalan tersebut digunakan petani, pedagang, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia menilai kondisi jalan yang baik dapat menurunkan hambatan distribusi barang dari desa menuju pasar. Akses yang memadai juga membuat kendaraan pengangkut hasil panen lebih mudah menjangkau kawasan produksi tanpa menanggung biaya tambahan akibat kerusakan jalan.
“Kalau akses penghubungnya bagus dan peningkatan mutu jalannya diprioritaskan, itu akan memicu peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat,” ujarnya.
Perbaikan jalan antarkampung tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Infrastruktur tersebut juga dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, dan layanan darurat.
Muhammad Aidil turut menerima keluhan mengenai minimnya penerangan di sejumlah kampung dan desa.
Ia mengaku menemukan kawasan yang masih gelap ketika melakukan kunjungan langsung ke wilayah masyarakat.
Menurutnya, penerangan jalan dibutuhkan untuk meningkatkan rasa aman warga yang beraktivitas pada malam hari. Jalan yang gelap dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan, pencurian, maupun gangguan keamanan lainnya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memetakan kawasan yang belum memiliki penerangan memadai.
Pemasangan lampu dapat dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan jalur yang ramai dilalui masyarakat, kawasan permukiman, fasilitas umum, serta titik yang dianggap rawan.
APBD Terbatas, Program Mendesak Diminta Tetap Diprioritaskan
Persoalan lain yang disoroti adalah pendangkalan sungai di wilayah Segeri. Muhammad Aidil menilai pengerukan perlu dipercepat agar aliran air dari drainase permukiman dapat bergerak menuju muara tanpa terhambat endapan maupun tumpukan material.
Ia mengaku mendapat informasi bahwa rencana revitalisasi dan pengerukan telah didorong hingga tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penanganan tersebut dinilai harus dilakukan sebelum intensitas hujan meningkat.
“Sekarang masih musim kemarau. Jangan sampai banjir tiba baru mau dikerjakan,” ujarnya.
Pendangkalan sungai dapat mengurangi kapasitas tampung dan memperlambat aliran air.
Apabila saluran drainase dari kawasan kelurahan tidak terhubung dengan baik ke sungai dan muara, genangan berpotensi lebih lama surut ketika hujan deras berlangsung.
Meski berbagai kebutuhan telah disampaikan masyarakat, Muhammad Aidil mengakui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Pangkep masih terbatas.
Menurutnya, efisiensi dan berkurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat membuat tidak seluruh usulan pembangunan dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
DPRD Pangkep, kata dia, telah berupaya memasukkan program prioritas dalam pembahasan APBD.
Namun, cakupan wilayah Kabupaten Pangkep yang luas membuat pemerintah dan DPRD harus menentukan urutan penanganan berdasarkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
“Pemerataan pembangunan. Itu tantangan terbesarnya dengan kondisi APBD kita di tahun ini,” kata Muhammad Aidil.
Program yang belum memperoleh anggaran pada tahun berjalan akan kembali diusulkan dalam pembahasan anggaran berikutnya.
Ia berharap kondisi fiskal daerah pada tahun depan memungkinkan lebih banyak aspirasi masyarakat direalisasikan.
Muhammad Aidil juga menegaskan pembangunan daerah tidak boleh terhambat oleh perbedaan partai politik.
Meski berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ia menilai seluruh anggota DPRD memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Pangkep.
Pemerintah daerah diharapkan tetap menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui anggota DPRD tanpa melihat asal fraksi pengusul.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar penyusunan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga.
Selain infrastruktur, Muhammad Aidil meminta pendataan penerima bantuan sosial diperbaiki.
Bantuan harus diberikan kepada warga yang memenuhi persyaratan berdasarkan data lapangan, bukan karena rekomendasi pihak tertentu.
Ia menilai ketidaktepatan penerima dapat mengurangi manfaat program perlindungan sosial.
Verifikasi dan pemutakhiran data diperlukan agar keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pemerintah.
Untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pemerintah diharapkan memperluas pendampingan dan dukungan kepada kelompok usaha produktif.
Pelaku UMKM juga didorong menyusun rencana usaha yang kreatif, realistis, dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitarnya.
Pemerataan pembangunan Pangkep pada akhirnya membutuhkan penentuan prioritas yang terukur. Pemerataan alsintan, peningkatan jalan antarkampung, penerangan desa, serta pengerukan sungai menjadi kebutuhan yang dinilai mendesak karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Keterbatasan APBD membuat seluruh program mungkin tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Namun, pendataan yang akurat, pengawasan distribusi bantuan, dan pembahasan anggaran yang terbuka dapat membantu pemerintah mengarahkan belanja daerah kepada wilayah serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
