
mediasulsel.id – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Dalam forum nasional tersebut, Nusron menyebut bahwa pemerintah menargetkan 90–95% tanah wakaf sudah bersertipikat pada tahun 2028.
“Target kita jelas, sampai 2028 nanti, kita ingin semua tanah wakaf di Indonesia — minimal 90 sampai 95 persen — sudah tersertipikasi. Ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah konflik di kemudian hari,” tegas Nusron.
Sertipikasi Wakaf Baru 38 Persen, Pemerintah Gaspol!
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, hingga tahun 2025, tercatat sudah ada 172.842 bidang tanah wakaf yang berhasil disertipikasi. Jumlah tersebut melonjak sekitar 170% dibandingkan tahun 2017.
Namun, jika dibandingkan dengan potensi total tanah wakaf di Indonesia, capaian ini baru menyentuh sekitar 38%.
“Masih banyak PR kita. Maka itu, sertipikasi wakaf adalah prioritas. Tanah wakaf harus punya status hukum jelas, agar terlindungi dan bisa dimanfaatkan optimal sesuai tujuannya,” tambah Nusron.
Gandeng Ormas Islam dan BWI, Pemerintah Ajak Kolaborasi Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga mengajak semua pihak—mulai dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), ormas Islam, hingga instansi teknis di daerah—untuk memperkuat kolaborasi dalam proses percepatan.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Harus kolaborasi. Apalagi tanah wakaf tersebar di berbagai daerah dan kondisi administrasinya tidak seragam. Kita perlu sinergi dari pusat sampai desa,” ujarnya.
Forum Rakernas Jadi Tonggak Strategi Bersama
Rakernas BWI tahun ini menjadi momentum strategis menyatukan langkah antara pemerintah dan lembaga wakaf. Nusron berharap forum ini menghasilkan kesepakatan taktis demi mempercepat legalitas aset wakaf di tanah air.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Wakil Ketua BWI Pusat Tatang Astaruddin, serta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk Ana Anida, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang.