NasionalOpini

Pers Investigasi di Tengah Ancaman Kriminalisasi, Ketua Umum PJI Soroti Perlindungan Hukum Wartawan

2
WhatsApp Image 2026 11 19 at 15.17.42 15kb
Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori,

MEDIASULSEL.ID, SURABAYA — Keberadaan pers investigasi memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi, mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan publik, serta mengawasi jalannya kekuasaan. Namun, di balik tanggung jawab tersebut, jurnalis investigasi masih menghadapi tantangan, mulai dari intimidasi, ancaman keselamatan hingga risiko kriminalisasi akibat pemberitaan.

Persoalan itu menjadi perhatian Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, dalam tulisannya mengenai kedudukan pers investigasi dan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi wartawan. Tulisan tersebut pertama kali disusun sekitar 2004 dan diperkaya dengan informasi tambahan pada 2011.

Hartanto menilai pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Peran tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 3 menyebut pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Sementara itu, Pasal 6 mengatur peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai demokrasi, mendorong supremasi hukum, serta melakukan pengawasan dan kritik terhadap persoalan kepentingan publik.

Pers Investigasi Hadapi Risiko Intimidasi dan Kriminalisasi

Hartanto menjelaskan, kerja jurnalistik investigasi tidak selalu berjalan mudah. Wartawan yang berupaya mengungkap dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik yang merugikan masyarakat dapat berhadapan dengan pihak-pihak yang merasa terganggu oleh pemberitaan.

Tantangan tersebut tidak hanya menyangkut proses memperoleh informasi, tetapi juga keselamatan dan kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas profesional.

Menurut Hartanto, wartawan investigasi dituntut memiliki ketelitian, keberanian, kemampuan menganalisis informasi, dan komitmen terhadap etika jurnalistik. Peliputan semacam ini juga memerlukan dukungan pembiayaan, kebijakan redaksi yang kuat, serta langkah perlindungan terhadap keselamatan jurnalis.

Ia mengangkat sejumlah pengalaman wartawan yang menghadapi tekanan ketika menelusuri dugaan pelanggaran hukum. Salah satunya terkait wartawan di Surabaya yang disebut mengalami tekanan saat mengklarifikasi dugaan kesalahan prosedur penegakan hukum.

Hartanto juga menguraikan perkara seorang wartawan di Surabaya pada 2007–2008. Berdasarkan pemaparannya, wartawan tersebut sempat ditahan selama 89 hari sebelum memperoleh putusan bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada 28 Maret 2008. Ia menyebut putusan tersebut kemudian dikuatkan di tingkat kasasi.

Peristiwa historis tersebut menjadi dasar pandangannya mengenai perlunya mekanisme perlindungan hukum agar sengketa pemberitaan tidak serta-merta berujung pada pemidanaan wartawan. Rincian tuduhan dalam perkara yang diangkat Hartanto merupakan bagian dari keterangannya dan tidak dapat dianggap sebagai temuan hukum baru.

Penguatan UU Pers untuk Menjamin Kebebasan Jurnalistik

Selain persoalan keselamatan, Hartanto menyoroti kedudukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.

Menurutnya, perbedaan penafsiran hubungan antara UU Pers dan ketentuan pidana umum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wartawan dan perusahaan pers. Karena itu, mekanisme khusus yang diatur dalam UU Pers perlu diperhatikan ketika perkara berkaitan langsung dengan produk jurnalistik.

Keterlibatan Dewan Pers dinilai penting untuk membantu menilai apakah suatu karya memenuhi kaidah jurnalistik dan etika pers. Hartanto juga menginginkan pemahaman yang lebih seragam di kalangan aparat penegak hukum dalam menangani sengketa pemberitaan.

Salah satu persoalan yang diangkatnya ialah perdebatan mengenai penerapan UU Pers sebagai lex specialis atau ketentuan khusus. Ia mendorong kepastian hukum agar wartawan yang bekerja sesuai ketentuan mendapat perlindungan memadai.

Meski demikian, perlindungan terhadap kerja jurnalistik tidak berarti seluruh tindakan wartawan otomatis terbebas dari pertanggungjawaban hukum. Setiap perkara tetap harus dinilai berdasarkan fakta, sifat perbuatan, dan peraturan yang berlaku.

Kebebasan Pers Harus Diiringi Tanggung Jawab

Hartanto menegaskan bahwa kebebasan pers harus berjalan bersama tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Wartawan dituntut mengedepankan akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.

Pemberitaan yang memuat kritik atau dugaan penyimpangan perlu disusun berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.

Hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian penting dalam penyelesaian sengketa pemberitaan dan perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan.

Hartanto berharap pemerintah, aparat penegak hukum, Dewan Pers, dan organisasi wartawan memperkuat perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik. Menurut pandangannya, hal itu bukan semata-mata kepentingan profesi, melainkan juga menyangkut hak masyarakat memperoleh informasi yang benar.

Pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab diperlukan untuk menjaga transparansi, memperkuat akuntabilitas kekuasaan, serta mendukung kehidupan demokrasi di Indonesia.

Nasional

Majelis Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Eko Hadi Santoso, Selasa, 17/11/2026, setelah sidang di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan. Eko menjadi tersangka kedua yang dipecat lewat sidang etik setelah Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Exit mobile version