mediasulsel.id, Makassar, Jumat, 11/09/2026 — Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, meminta program prioritas Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Arahan itu disampaikan saat membuka kegiatan fasilitasi kelembagaan bidang infrastruktur di Makassar. Forum tersebut dihadiri Kepala Bappeda, Kepala Disperkim, serta perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan sektor perumahan.
Perumahan Masuk Standar Pelayanan Minimal
Andi Zulkifly menegaskan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tercakup dalam Standar Pelayanan Minimal. Karena itu, penyusunan program dan anggaran perlu memberi perhatian pada pemenuhan layanan tersebut.
Kebutuhan hunian Makassar terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Keterbatasan lahan di dalam kota juga mendorong perkembangan kawasan perumahan menuju Gowa dan Maros.
Penyelesaian persoalan tidak dapat hanya dibebankan kepada Disperkim. Perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bekerja sesuai peran masing-masing.
Bappeda Diminta Mengawal Hasil Forum
Forum PKP diharapkan menghasilkan program kerja yang dapat dijadikan acuan pemerintah kota. Sekda meminta Bappeda mengidentifikasi usulan prioritas dan membahas dukungan anggarannya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Program yang disusun perlu menjawab kebutuhan nyata, termasuk bedah rumah, penyediaan hunian terjangkau, peningkatan kualitas kawasan, dan infrastruktur dasar. Keterlibatan banyak unsur diharapkan membuat rekomendasi lebih komprehensif.
Pemkot Makassar menyatakan siap mendukung program Forum PKP sepanjang selaras dengan dokumen perencanaan dan kemampuan keuangan daerah. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, kontribusi kota terhadap Program 3 Juta Rumah dapat dijalankan secara lebih terarah.
Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan agenda yang terukur, memiliki penanggung jawab, dan dapat dievaluasi manfaatnya bagi masyarakat.
