MEDIASULSEL.ID, MAKASSAR, Selasa, 17 November 2026 — Masalah pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Makassar tidak hanya menyangkut bidang tanah yang belum dibebaskan. Pemerintah Kota Makassar juga harus memastikan keabsahan sejumlah dokumen yang dijadikan dasar klaim kepemilikan lahan.
Hasil penelusuran Dinas Pertanahan bersama Kantor Pertanahan Makassar menunjukkan adanya dokumen dengan jenis dan riwayat berbeda pada area yang masuk rencana pengadaan tanah.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan pemeriksaan legalitas menjadi langkah penting agar pemberian ganti kerugian tidak jatuh kepada pihak yang tidak berhak.
Salah satu bidang yang dikaitkan dengan Letkol Amsal Sampetondok memiliki luas terdampak sekitar 520 meter persegi. Berdasarkan penjelasan Izhar, bidang tersebut merupakan bagian dari tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 244.
Sementara itu, Rabaya disebut mengajukan dasar penguasaan melalui Surat Keputusan Redistribusi Tanah yang disebut terbit pada 1964. Pihak Jasmani Agi juga mengajukan klaim berdasarkan surat peralihan hak.
Dokumen-dokumen tersebut masih perlu diuji lebih jauh untuk memastikan kaitannya dengan objek pengadaan, riwayat hak, dan pihak yang berwenang menerima kompensasi.
Persoalan bertambah kompleks dengan munculnya klaim PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), yang disebut mempunyai dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan di kawasan terkait.
Menurut Izhar, adanya gugatan dan somasi turut menjadi bahan penelusuran pemerintah. Karena itu, pemerintah belum dapat langsung menentukan pihak yang sah berdasarkan satu dokumen saja.
“Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” jelas Izhar.
Keberadaan SHM, dokumen redistribusi, surat peralihan, dan SHGB dalam penelusuran ini tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh klaim mempunyai kekuatan hukum yang sama, ataupun bahwa satu pihak telah dinyatakan benar.
Pemkot Makassar harus memastikan letak objek, riwayat penguasaan, dan status dokumen melalui prosedur pertanahan serta memperhatikan perkara hukum yang masih berjalan.
Pemeriksaan tersebut menjadi penentu langkah pengadaan tanah berikutnya, sekaligus upaya mencegah sengketa baru setelah pembangunan jembatan dimulai.
