Mediasulsel.id, Depok, Senin, 16/11/2026 – Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17/11/2026. Sidang etik itu digelar di Divpropam Polri terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepastian jadwal tersebut disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Senin, 16/11/2026. Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua serta tiga anggota komisi lainnya. Eko Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta permufakatan akses ilegal melalui Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri.
Lima Perwira Tinggi Duduk sebagai Majelis Etik
Hendro Pandowo memimpin sidang sebagai ketua komisi merangkap anggota. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi merangkap anggota, serta tiga anggota komisi, yaitu Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.
“Tepatnya besok, bertempat di Divpropam Polri akan dilaksanakan sidang kode etik profesi,” ujar Trunoyudo. “Pelaksanaan ditujukan terhadap terperiksa terduga pelanggar etik atas nama EHS.”
Trunoyudo menyebut sidang etik merupakan bagian dari penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri. “Ini adalah wujud komitmen Polri tentunya akan memberikan transparansi dan perkembangan apa yang menjadi dinamika sosial yang menjadi perhatian publik, khususnya di internal Polri,” ujarnya.
Dugaan Pelanggaran dan Pasal yang Disangkakan
Eko Hadi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta permufakatan akses ilegal. Dugaan akses ilegal itu dilakukan dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri saat ia menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring.
Atas dugaan tersebut, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal yang sama juga menjadi dasar pemecatan Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat pada Selasa, 10/11/2026 dan telah mengajukan banding.
Eko Hadi, mantan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, menjadi tersangka kedua yang menjalani sidang etik setelah Ahrie Sonta, dari empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi belum dijadwalkan Divpropam Polri. Eko Hadi saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok hingga Minggu, 22/11/2026.
