mediasulsel.id, Jakarta, Kamis, 12/11/2026 — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita memperingatkan beban subsidi dan kompensasi energi berisiko melampaui Rp400 triliun apabila tekanan nilai tukar rupiah dan harga minyak terus berlanjut.
Peringatan itu disampaikan Ratna dalam keterangan tertulis yang diterbitkan E-Media DPR RI pada Rabu malam, 11 November 2026.
Menurut Ratna, pelemahan rupiah menambah biaya impor minyak ketika harga jual BBM bersubsidi dipertahankan, sehingga selisihnya harus ditanggung melalui APBN.
Ia menyebut alokasi subsidi energi 2026 sebesar Rp338 triliun disusun dengan asumsi harga minyak mentah 70 dolar AS per barel dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS.
Ratna mengatakan harga minyak kini berada di kisaran 96 dolar AS per barel, sedangkan nilai tukar rupiah telah menembus Rp18.000 per dolar AS.
Perubahan dua indikator tersebut dinilai dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi hingga lebih dari Rp400 triliun.
Pasokan BBM ikut menjadi perhatian
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menyoroti hubungan antara pembayaran kompensasi pemerintah dan kemampuan PT Pertamina menjaga pasokan BBM.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran kompensasi dapat menekan arus kas Pertamina dan memengaruhi kemampuan perusahaan membiayai impor serta distribusi hingga tingkat penyalur.
“Masalahnya, beban anggaran ini berkaitan langsung dengan stok,” kata Ratna.
Ia mengapresiasi komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir 2026, tetapi meminta konsekuensi fiskalnya diperhitungkan sejak dini.
Ratna berencana mengusulkan rapat kerja khusus Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, serta Pertamina.
Rapat tersebut akan didorong untuk membahas keterbukaan data stok dan sisa kuota BBM bersubsidi setiap daerah, proyeksi beban subsidi, kepastian pasokan biodiesel B50, dan percepatan subsidi tepat sasaran.
Konsumsi solar mencapai 88 persen kuota
Berdasarkan data BPH Migas per 31 Oktober 2026 yang dipaparkan Ratna, konsumsi solar bersubsidi telah mencapai 88 persen dari kuota.
Angka itu melampaui patokan normal bulanan sebesar 83 persen setelah konsumsi harian naik dari 50 ribu menjadi 59 ribu kiloliter.
Pemerintah kemudian menambah kuota solar bersubsidi nasional dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter.
Realisasi konsumsi Pertalite tercatat mencapai 83 persen dari kuota, dengan delapan provinsi dilaporkan telah melampaui alokasi.
Kementerian ESDM menempuh penggeseran kuota antardaerah untuk menyesuaikan kebutuhan dan menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Ratna meminta langkah antisipasi segera dilakukan agar perlindungan daya beli masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan APBN dan kelancaran pasokan energi.
