MEDIASULSEL.ID, JAKARTA, Kamis, 12 November 2026 — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara langsung menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kedatangan Gibran sekitar pukul 11.15 WIB menjadi perhatian awak media yang telah menunggu di gedung parlemen sejak pagi. Ia tampil mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah dengan sebuah map putih di tangan kirinya.
Saat memasuki gedung, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu sempat melambaikan tangan kepada wartawan. Namun, Gibran tidak memberikan penjelasan mengenai alasan pengunduran dirinya.
Gibran kemudian diterima Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR. Pertemuan berlangsung tertutup selama kurang lebih 20 menit.
Usai pertemuan, Ahmad Muzani memastikan bahwa dokumen yang dibawa Gibran merupakan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit, dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani dalam keterangannya di Kompleks Parlemen.
Menurut Muzani, surat serupa juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Gibran tidak menjelaskan alasan keputusan tersebut dalam pertemuan dengan pimpinan MPR.
Sebelum mendatangi Senayan, Gibran terlebih dahulu bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Agenda tersebut sebelumnya dibenarkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dari Istana, Gibran bertolak menuju gedung parlemen menggunakan mobil Toyota Innova Zenix berwarna hitam. Berdasarkan pantauan media, ia meninggalkan Istana Merdeka sekitar pukul 10.42 WIB.
Setelah menerima surat tersebut, MPR menyatakan akan segera menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut secara kelembagaan.
Muzani menjelaskan bahwa tahap berikutnya akan melibatkan pimpinan fraksi-fraksi di MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menentukan langkah konstitusional yang diperlukan.
Proses penyerahan surat pengunduran diri tidak dapat disamakan dengan telah selesainya seluruh prosedur pergantian wakil presiden. Pengisian jabatan yang kosong masih harus melalui mekanisme ketatanegaraan sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari.
Perkembangan ini terjadi ketika isu pengunduran diri Gibran ramai dibicarakan menyusul polemik mengenai dokumen pendidikannya dan munculnya dorongan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.
Hingga meninggalkan kompleks parlemen, Gibran belum menyampaikan pernyataan langsung kepada awak media mengenai alasan pribadinya mengajukan pengunduran diri.
