Mediasulsel.id, Makassar, Rabu, 24/06/2026 – Sebanyak 62,54 kilometer ruas jalan di 20 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan akan dibangun atau ditingkatkan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2025. Program yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini menelan anggaran sebesar Rp258,17 miliar dari APBN.
Total anggaran untuk Sulsel mencapai Rp258.175.110.000 yang tersebar di berbagai daerah. Secara nasional, program IJD 2025 mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer dengan anggaran Rp5,41 triliun. Peresmian dipusatkan di Ruas Kedungdung–Bringkoning, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dan diikuti oleh jajaran Pemprov Sulsel melalui konferensi video dari Kantor Gubernur Sulsel.
Pemerataan Akses dan Peluang Pembangunan
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Andi Ihsan, menyatakan pembangunan jalan tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisik. Menurutnya, peningkatan kualitas jalan membuka akses dan peluang pembangunan yang lebih merata hingga daerah terpencil. “Melalui program ini, pemerintah pusat tidak hanya membangun jalan, tetapi juga membuka akses, menghadirkan pelayanan yang lebih baik, serta mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil,” ujarnya, Rabu, 24/06/2026.
Andi Ihsan menambahkan, pengerjaan infrastruktur ini akan memberikan dampak langsung pada sektor pertanian, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kelancaran distribusi dinilai dapat menjaga stabilitas harga komoditas karena pengiriman barang menjadi lebih cepat. “Pekerjaan jalan ini memberikan manfaat besar bagi pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, sektor pertanian juga mendapatkan manfaat karena distribusi hasil produksi menjadi lebih cepat sehingga harga dapat lebih terjaga,” jelasnya.
Proyek Terbesar dan Daerah Penerima
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel, Indra Cahya Kusuma, menjelaskan seluruh usulan pembangunan berasal dari pemerintah daerah setempat berdasarkan kebutuhan mendesak. Proses penentuan skala prioritas dilakukan secara ketat melalui Sistem Informasi Terpadu Infrastruktur Daerah (SITIA). “Seluruh usulan berasal dari pemerintah daerah dan didasarkan pada kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Beberapa proyek dengan nilai anggaran terbesar antara lain peningkatan jalan Soro–Labata di Kabupaten Wajo senilai Rp20,15 miliar, peningkatan jalan koridor I di Kabupaten Sinjai sebesar Rp19,93 miliar, dan perbaikan jalan Kalamassang–Moti di Kabupaten Bantaeng senilai Rp19,77 miliar. Selain itu, 17 daerah lain yang menerima alokasi meliputi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Maros, Takalar, Jeneponto, Barru, Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Pinrang, Soppeng, Sidenreng Rappang, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Kota Parepare, dan Palopo.
Sisa usulan daerah yang belum terealisasi pada tahun 2025 akan terus dioptimalkan hingga akhir 2026. Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan program menekankan pentingnya konektivitas untuk menekan biaya angkut. “Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” ujar Prabowo.
