mediasulsel.id – Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengklaim capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 nyaris menyentuh Rp 2 triliun dan berpeluang menjadi yang tertinggi dalam sejarah Pemkot Makassar. Kepala Bapenda Makassar Andi Asminullah menyebut angka tersebut masih bersifat sementara karena proses rekonsiliasi baru ditutup hingga pukul 16.00 Wita, namun tren penerimaan yang masuk ke kas daerah menunjukkan lompatan yang “melampaui jangkauan” awal.
“Kalau berdasarkan uang yang masuk ke kas daerah, PAD kita di angka Rp 1.979.548.619… sedikit lagi. Ini jangkauan yang Alhamdulillah mungkin yang tertinggi dalam sejarah,” kata Andi Asminullah dalam wawancara, seraya menegaskan data final masih menunggu pemutakhiran hasil penutupan akhir hari.
Andi menjelaskan, capaian PAD itu didorong kerja kolektif lintas perangkat daerah dan pihak terkait. Ia menyebut kontribusi berbagai unsur pemerintahan ikut memperkuat kinerja pemungutan, termasuk dukungan informasi dari media yang dinilai membantu mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak. Dalam pemaparannya, ia juga menyinggung capaian PAD dari sisi target yang berada di kisaran 97 persen, dengan nilai realisasi sementara disebut berada di angka Rp 1,747 triliun lebih (angka sementara).
Untuk tahun 2026, Bapenda Makassar memasang target lebih agresif. Andi menyebut target PAD tahun depan dipatok di kisaran Rp 2,3 triliun, naik cukup signifikan dibanding target tahun berjalan. “Target kami di 2026 itu untuk PAD Rp 2,3 triliun. Tentu kami akan berusaha keras mengejar target minimal, hasilnya harus lebih baik,” ujarnya.
Dalam sesi yang sama, Andi membeberkan beberapa jenis pajak yang disebut sudah mencapai 100 persen target. Di antaranya pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak sarang burung walet. Sementara jenis pajak lainnya, kata dia, rata-rata berada di kisaran 92 persen, sehingga secara total kinerja pendapatan daerah tahun ini dinilai meningkat dan tinggal dikejar agar semakin banyak pos penerimaan yang bisa menutup target penuh.
Andi juga menyoroti pos penerimaan yang nilainya besar, termasuk BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang menurutnya masih terus bergerak karena pembayaran hingga sore hari masih berlangsung. Ia menyebut angka BPHTB masih butuh rekonsiliasi lanjutan, namun uang yang sudah masuk ke kas daerah disebut sudah berada pada ratusan miliar rupiah (angka sementara). Selain itu, setoran pajak restoran dan reklame juga disebut menjadi penopang, dengan nilai sementara yang disampaikan dalam wawancara berada pada kisaran ratusan miliar untuk restoran dan puluhan miliar untuk reklame (mengacu pada data sementara yang disebutkan narasumber).
Menutup pernyataannya, Andi menekankan bahwa data yang disampaikan merupakan rekap sementara dan akan diperbarui setelah rekonsiliasi final rampung. Namun ia optimistis tren penerimaan yang sudah terbaca hingga penutupan akhir tahun menjadi modal kuat untuk mengejar target yang lebih tinggi pada 2026. “Ini hasil kerja keras semua unsur yang terlibat. Semoga 2026 kita bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
