MEDIASULSEL.ID, JAKARTA, Sabtu (7/11/2026) — Kabar mengenai Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang disebut telah dicopot dan menghilang dari lingkungan Istana Kepresidenan ramai diperbincangkan di media sosial.
Rumor tersebut bahkan menyebut nama perwira TNI AD, Kapten Infanteri Dali Darulqutni, sebagai sosok yang disebut-sebut bakal menggantikan Teddy.
Namun, hingga informasi yang dapat dikonfirmasi, belum ada pengumuman resmi pemerintah mengenai pemberhentian Teddy dari jabatan Sekretaris Kabinet maupun penunjukan penggantinya.
Di tengah beredarnya isu tersebut, sejumlah aktivitas kedinasan Teddy pada akhir Oktober hingga awal November 2026 justru masih tercatat.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan bahwa dirinya dihubungi Teddy pada Selasa (3/11/2026).
Dalam komunikasi itu, Teddy mengoordinasikan kehadiran Arif untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda penerimaan peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) di Istana Negara.
Keterangan tersebut menunjukkan adanya aktivitas koordinasi kedinasan Teddy pada tanggal itu, meski tidak dengan sendirinya memastikan seluruh jadwal atau keberadaan fisiknya dalam setiap agenda.
Sebelumnya, pada 27 Oktober 2026, Teddy juga menyampaikan perkembangan program Sekolah Rakyat, termasuk rencana pembangunan 265 sekolah untuk sekitar 45 ribu anak.
Pada 26 Oktober, ia tercatat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sementara pada 21 Oktober, Teddy terlibat dalam agenda Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan.
Kabar mengenai posisi Teddy berkembang seiring beredarnya sejumlah isu lain di lingkungan pemerintahan. Namun, spekulasi yang beredar tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan telah terjadi pergantian pejabat.
Nama Dali Darulqutni yang disebut sebagai calon pengganti Teddy juga belum disertai pengumuman resmi tentang pengangkatannya sebagai Sekretaris Kabinet.
Selain isu pencopotan, beredar pula kabar Teddy menjalani pemeriksaan Polisi Militer TNI. Sejumlah pemberitaan pada 6 November memuat bantahan yang disebut berasal dari Mabes TNI terhadap kabar tersebut. Hingga tersedia dokumen atau pernyataan resmi yang dapat diperiksa, rumor pemeriksaan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta.
Karena itu, penting membedakan informasi mengenai kegiatan kedinasan yang memiliki keterangan sumber dengan isu pergantian jabatan yang belum memperoleh konfirmasi resmi.
Publik masih menunggu penjelasan pemerintah jika memang ada perkembangan mengenai susunan pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan.
