mediasulsel.id – MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan proses rekrutmen tenaga honorer kategori R4 akan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi nasional.
Hal itu disampaikan Munafri saat menerima audiensi Aliansi Tenaga Honorer Non Database BKN R4 Kota Makassar di Balai Kota, Selasa (12/8/2025).
Hadir mendampingi antara lain Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, Plt Kepala BKPSDMD Kamelia Thamrin, dan Kepala Inspektorat A. Asma Zulistia Ekayanti.
Munafri menekankan seluruh honorer R4 akan dimasukkan ke database Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI untuk memastikan proses seleksi terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tidak boleh ada peserta tes ‘siluman’ atau nama yang muncul tanpa data jelas. Data harus bersih agar proses fair,” tegasnya.
Kategori R4 adalah honorer yang sebelumnya tidak terdata di BKN sehingga tidak memiliki jalur resmi ke ASN. Kini mereka berpeluang diajukan sebagai PPPK Paruh Waktu.
Munafri menegaskan, Pemkot akan mengandalkan forum lintas OPD untuk memetakan masalah, meminta seluruh SKPD menyerahkan data sesuai format BKD, lalu diverifikasi ketat oleh Inspektorat.
“Yang berhak akan mendapat posisi sesuai aturan. Yang tidak layak tidak boleh masuk hanya karena intervensi,” ujarnya.
Selain aspek regulasi, Pemkot juga akan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar beban APBD tidak membengkak. Tidak semua honorer akan langsung diangkat, seleksi akan memisahkan yang memenuhi kriteria dan tidak.
Proses pendataan honorer kategori R2, R3, dan R4 di Makassar kini memasuki tahap pengusulan formasi ke Kementerian PAN-RB. R2 dan R3 adalah honorer yang masuk database BKN dan memenuhi syarat menjadi PPPK, sedangkan R4 memenuhi syarat tetapi belum terdata di BKN.
Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi ASN BKPSDMD Makassar, M. Ilham R, menyebut nama-nama yang memenuhi kriteria sudah muncul di sistem BKN dan diusulkan untuk formasi.
Tahap berikutnya adalah pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebelum seleksi lanjutan. BKPSDMD juga akan menyisir honorer yang sudah tidak aktif, meninggal, atau berkinerja buruk agar tidak diusulkan.
Kepala Inspektorat Makassar, A. Asma Zulistia Ekayanti, memaparkan kriteria prioritas PPPK paruh waktu:
Non-ASN di database BKN yang pernah ikut seleksi CPNS atau PPPK namun gagal.
Non-ASN di luar database BKN yang aktif minimal dua tahun berturut-turut.
Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Dasar.
Asma menegaskan verifikasi keaktifan kerja sangat penting. “Yang jarang masuk atau tidak konsisten tidak bisa diusulkan,” tegasnya.
Pemkot Makassar berharap proses ini tepat sasaran, adil, dan tidak membebani keuangan daerah, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap rekrutmen honorer R4.
