Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 11/06/2026 – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan perkembangan penataan ruang dan perizinan pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan. Progres ini mencakup penetapan rencana tata ruang hingga penerbitan izin pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pangan.
Laporan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Papua Selatan tercatat telah memenuhi ketentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24 persen. Kementerian ATR/BPN menargetkan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pemrosesan izin guna menjamin kepastian investasi.
Penataan Ruang dan Perizinan Jadi Landasan Utama
Wamen Ossy menjelaskan, dukungan pertama berupa penyesuaian tata ruang. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Dari target 19 RDTR, empat di antaranya telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
“Alhamdulillah, penetapan RTRW Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Kedua soal perencanaan rinci, dari target 19 RDTR di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah,” ujar Wamen Ossy di Jakarta, Kamis, 11/06/2026. Tiga dari empat RDTR tersebut kini sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Dari sisi perizinan, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, dan perkebunan sawit. Tiga permohonan KKPR lain masih dalam proses penyelesaian. Wamen Ossy hadir dalam rapat dengan didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Capaian KP2B Papua Selatan yang mencapai 87,24 persen dinilai menjadi modal penting memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan potensi besar sebagai lumbung pangan, energi, dan bioindustri, provinsi ini diharapkan mampu menopang agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.
“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan selalu mendukung permohonan KKPR yang diajukan, sepanjang persyaratan dapat dipenuhi,” kata Wamen Ossy, Kamis, 11/06/2026. Ia menegaskan, fondasi tata ruang yang kuat dan legalitas yang jelas akan memastikan pembangunan kawasan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan negara.
Rakortas ini turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Hadir pula jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Bupati Merauke. Kehadiran lintas kementerian tersebut menegaskan kolaborasi intensif dalam mengawal PSN di Papua Selatan.
