mediasulsel.id – TAKALAR — Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar menggelar kegiatan internalisasi pembangunan Zona Integritas yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Takalar, Selasa (10/3/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari unsur kepolisian dan kejaksaan sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional.
Dalam kegiatan tersebut, dari Polres Takalar hadir Wakapolres Takalar, Kompol Alauddin, S.Sos., M.Si. Sementara dari Kejaksaan Negeri Takalar diwakili oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman seluruh pegawai terkait pentingnya penerapan nilai-nilai integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui kegiatan internalisasi ini, seluruh jajaran diharapkan dapat semakin memahami makna dan tujuan pembangunan Zona Integritas. Hal tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, terbuka, serta memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.
Selain menjadi sarana penguatan komitmen antarlembaga, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk membangun sinergi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Komitmen bersama tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pada kesempatan tersebut juga digelar sesi diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta. Dalam sesi ini, pihak Kejaksaan Negeri Takalar turut berbagi pengalaman serta memberikan sejumlah tips dan strategi dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang sebelumnya telah berhasil diperoleh institusi tersebut.
Dengan adanya kegiatan ini, pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta semakin dipercaya oleh masyarakat.
