MEDIASULSEL.ID, JAKARTA, Kamis, 12 November 2026 — Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima pimpinan DPR RI. Sebanyak 120 anggota parlemen dari delapan fraksi menandatangani dokumen pengajuan, tetapi jumlah penandatangan tidak sama di setiap fraksi.
Pimpinan DPR menerima usulan itu dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Saan menjelaskan usulan HMP berkaitan dengan polemik persyaratan Wakil Presiden Gibran. Pengajuan tersebut merupakan hak konstitusional anggota DPR yang masih harus diproses melalui mekanisme berikutnya.
PKS Terbanyak, PAN Hanya Satu Penandatangan
Berdasarkan rincian dalam keterangan resmi DPR RI, PKS menyumbang jumlah anggota pengusul terbanyak, yakni 28 orang. NasDem tercatat 19 orang, disusul PKB dan Demokrat yang masing-masing memiliki 18 anggota penandatangan.
Dari PDI Perjuangan terdapat 14 anggota. Sementara itu, masing-masing 11 anggota dari Golkar dan Gerindra tercatat mengajukan HMP. PAN menyumbang satu anggota.
Dengan demikian, rekapitulasi resmi itu terdiri atas PKS 28 anggota, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDI Perjuangan 14, Golkar 11, Gerindra 11, serta PAN satu anggota. Keseluruhannya berjumlah 120 orang.
Keterlibatan anggota dari seluruh delapan fraksi tidak otomatis berarti setiap partai telah menyatakan dukungan secara resmi melalui keputusan organisasi. Begitu pula anggota yang tidak menandatangani tidak serta-merta dapat dikategorikan menolak HMP.
Ada Perbedaan Angka PAN dalam Pemberitaan
Dalam laporan detiknews yang diterbitkan Rabu (11/11/2026), PAN tercantum memiliki 10 anggota pengusul. Namun, jika angka tersebut dijumlahkan bersama tujuh fraksi lainnya dalam laporan yang sama, hasilnya menjadi 129 orang, tidak sesuai dengan total 120 penandatangan yang disebut pimpinan DPR.
Karena itu, Media Sulsel menggunakan rincian satu anggota PAN sebagaimana tercantum dalam rilis resmi DPR RI bertanggal 11 November 2026. Perbedaan angka dalam pemberitaan perlu dibedakan dari angka yang telah diumumkan lembaga terkait.
Pimpinan DPR Jadwalkan Pembahasan
Saan menyebut jumlah pengusul memenuhi syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR dari lintas fraksi.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” kata Saan.
Menurut keterangan resmi DPR yang diterbitkan Rabu malam, usulan HMP dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna Kamis (12/11/2026).
Penerimaan dokumen oleh pimpinan DPR bukan keputusan pemakzulan. Persetujuan terhadap HMP masih membutuhkan mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan. Apabila DPR menyetujui pendapat yang menjadi dasar proses pemberhentian wakil presiden, tahapan konstitusional selanjutnya juga melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Dengan demikian, status 120 anggota adalah pengusul HMP, bukan jumlah suara final parlemen untuk memberhentikan Gibran. Hingga pernyataan pimpinan DPR pada 11 November 2026, belum ada keputusan final pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
