Mediasulsel.id, Makassar, Kamis, 25/06/2026 – Sebanyak 19 pedagang kaki lima penjual kelapa di kawasan Benteng Fort Rotterdam, Makassar, membongkar lapaknya secara mandiri setelah mengikuti program relokasi yang difasilitasi Pemerintah Kota Makassar.
Pemkot menyiapkan sekitar 30 armada truk untuk membantu pemindahan barang. Pendekatan humanis melalui komunikasi dan sosialisasi dilakukan agar pedagang bersedia pindah tanpa paksaan. Penataan kawasan ini merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Pendekatan Humanis dan Sosialisasi Tiga Kali
Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Makassar Andi Irwan Bangsawan mengatakan pemerintah telah memberikan surat peringatan hingga tiga kali kepada para pedagang sebelum pembongkaran. “Kami sudah memberikan peringatan sampai yang ketiga. Alhamdulillah pagi ini kita melakukan pembenahan secara bersama-sama, bukan penertiban atau pembongkaran secara paksa,” ujarnya, Kamis, 25/06/2026.
Menurut Andi Irwan, proses pembongkaran berlangsung tanpa gesekan antara pedagang dan petugas. Pedagang, pemerintah, TNI-Polri, serta petugas kebersihan terlihat bergotong royong memindahkan barang menuju lokasi yang telah disiapkan. “Pemilik lapak penjual kelapa, mereka bersedia dibantu dan kita hadir membantu proses pemindahan,” katanya.
Andi Irwan menegaskan penataan kawasan dilakukan sebagai penegakan peraturan daerah. Kawasan yang ditempati pedagang merupakan jalur pedestrian yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. “Alhamdulillah para pedagang memahami hal tersebut dan bersedia membongkar lapaknya secara mandiri,” jelasnya.
Lokasi Relokasi dan Penataan Kawasan
Pemkot menawarkan lokasi relokasi di kawasan Kampung Pasar Baru yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Lokasi tersebut disiapkan agar pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas usahanya. Camat Ujung Pandang Nanin Sudiar mengatakan keberhasilan relokasi tidak lepas dari komunikasi yang dibangun pemerintah dengan para pedagang.
“Alhamdulillah relokasi ini berlangsung aman dan damai, terjadi komunikasi yang baik dengan para pedagang,” tutur Nanin, Kamis, 25/06/2026. Menurutnya, pemerintah membuka ruang komunikasi secara berulang agar pedagang memahami aturan dan solusi yang ditawarkan. Sosialisasi dilakukan sebanyak tiga kali sebelum pembongkaran dilaksanakan.
Setelah pembongkaran selesai, kawasan tersebut akan ditata kembali melalui kolaborasi sejumlah instansi. Penataan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, PD Parkir, dan perangkat daerah terkait lainnya. “Kita akan bersihkan dan tata kawasan ini dengan baik. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait agar kawasan ini menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat,” ungkap Nanin.
