MEDIASULSEL.ID – Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2026. Komitmen tersebut terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan total 2.181 usulan program yang masuk ke sistem perencanaan daerah.
Rincian usulan itu terdiri dari 1.194 Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang tengah melalui proses sinkronisasi serta penajaman prioritas.
Gambaran tersebut mengemuka dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026). Forum ini menjadi ruang konsolidasi antarperangkat daerah agar setiap program berjalan terukur dan tepat sasaran.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada soliditas internal birokrasi. Ia mengingatkan pembenahan di masing-masing perangkat daerah harus diselesaikan sebelum memperkuat koordinasi lintas instansi.
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” kata Munafri.
Munafri juga menyinggung potensi praktik deep state dan state capture dalam birokrasi daerah, yakni kondisi ketika kelompok tertentu mampu memengaruhi arah kebijakan dan tidak sejalan dengan pimpinan.
Ia mengaku menemukan indikasi praktik transaksional dalam pengadaan barang dan jasa, serta masih kuatnya ego sektoral yang menghambat jalannya program prioritas.
“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” ujarnya.
Munafri menambahkan, pengawasan akan diperketat melalui cross check langsung terhadap pelaksanaan program, bahkan melibatkan unsur non-pemerintahan. Digitalisasi sistem juga didorong untuk memperkuat transparansi, meski diakui belum seluruh perangkat daerah menerimanya secara terbuka.
Ia turut mengingatkan agar tidak ada “kerajaan” di masing-masing instansi dan meminta seluruh SKPD saling mendukung.
“Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.
Selain itu, isu kebersihan kota disebut sebagai agenda krusial. Program “Jumat Bersih” diwajibkan hingga tingkat RT, disertai penataan taman kota serta penertiban spanduk dan baliho, termasuk larangan iklan rokok di kawasan pusat kota.
Munafri juga mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting dan meminta target pendapatan disusun realistis. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama bagi perangkat daerah yang mengelola anggaran.
Di akhir arahannya, Munafri mengajak seluruh jajaran memperkuat sinergi demi memastikan pembangunan berjalan maksimal.
“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menambahkan bahwa penyelarasan program dengan visi pembangunan kota menjadi kunci.
“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar Dahyal menyebut seluruh usulan merupakan hasil penjaringan Musrenbang yang telah melalui proses sinkronisasi lintas perangkat daerah.
“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.
Sejumlah program strategis pun diusulkan berbagai dinas. Dari sektor pendidikan, prioritas mencakup rehabilitasi ruang kelas, penataan lingkungan sekolah, pengaktifan Unit Layanan Disabilitas, hingga penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS). Program pembagian seragam gratis juga disiapkan dengan skema distribusi langsung ke sekolah sebelum tahun ajaran baru.
Di bidang kesehatan, program difokuskan pada peningkatan layanan, terutama bagi warga Kepulauan Sangkarrang, pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga medis, serta penyusunan SOP pelayanan ramah disabilitas. Termasuk pula usulan klaim pembiayaan layanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar.
Dinas Sosial mengusulkan penambahan pekerja sosial, penguatan fasilitas Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), serta pendataan penyandang disabilitas di wilayah rawan bencana. Alokasi penerjemah bahasa isyarat juga menjadi bagian dari agenda pembangunan inklusif.
Dari sektor infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum memprioritaskan pemenuhan akses air bersih dan sanitasi, peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan gedung pemerintah, serta penataan drainase untuk pengendalian banjir.
Sementara Dinas Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat melalui edukasi, pengembangan bank sampah, komposter, dan TPS3R.
Optimalisasi urban farming turut diusulkan Dinas Perikanan dan Pertanian dengan memanfaatkan lorong serta pekarangan warga untuk tanaman ekonomis. Penguatan kapasitas nelayan, petani, dan peternak juga menjadi perhatian.
Di sektor pariwisata, program diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi, penguatan promosi, pengembangan ekonomi kreatif, hingga sertifikasi SDM pariwisata.
Adapun Dinas Koperasi dan UKM mengusulkan penguatan kelembagaan koperasi, transformasi digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendorong ekonomi kelurahan.
Dahyal menegaskan, seluruh rekomendasi akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Makassar ke depan.
“Harapannya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
