468 ASN Takalar Ikut Uji Kompetensi BKN, Literasi Digital Jadi Tantangan

oleh -13 Dilihat
oleh
468 ASN Takalar Jalani Uji Kompetensi BKN, Seklur hingga Sekda Ikut Tes Literasi Digital
468 ASN Takalar Jalani Uji Kompetensi BKN, Seklur hingga Sekda Ikut Tes Literasi Digital

Takalar – Sebanyak 468 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar dijadwalkan mengikuti Uji Kompetensi yang difasilitasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bagian dari program nasional Profiling ASN.

Uji kompetensi ini menyasar pejabat eselon II, III, dan IV, mulai dari sekretaris lurah (seklur) hingga sekretaris daerah (sekda). Hasilnya akan menjadi salah satu dasar bagi kepala daerah dalam melakukan penataan dan penempatan jabatan sesuai dengan kompetensi masing-masing ASN.

banner DPRD Makassar 728x90

dikutip dari tribun timur.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Takalar, Sayuti, menjelaskan bahwa uji kompetensi akan digelar secara bergiliran di Kantor Regional IV BKN yang berlokasi di Jalan Paccerakkang, Makassar, pada 20, 21, dan 26 November 2025.

Semua daerah mengikuti, ini instruksi nasional,” ujar Sayuti, Selasa (18/11/2025).

Ia menyebut, materi yang diujikan cukup beragam, mulai dari kompetensi manajerial, psikotes, hingga literasi digital. Seluruh rangkaian tes akan berlangsung secara online.

Tes dilakukan secara online dan hasilnya bisa langsung diketahui. Transparan, langsung terbaca hasilnya,” tambahnya.

Sejumlah kepala perangkat daerah di Takalar menyambut baik pelaksanaan uji kompetensi ini. Mereka menilai langkah tersebut sebagai bentuk penerapan prinsip meritokrasi dalam pengelolaan karier ASN.

Ini bentuk meritokrasi ASN,” kata seorang kepala dinas yang enggan disebut namanya.

Meski demikian, ada pula pejabat yang mengakui bahwa materi literasi digital menjadi salah satu komponen yang cukup menantang untuk diikuti.

Materi literasi digital itu cukup susah,” ungkap seorang pejabat lain.

Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, Pemerintah Kabupaten Takalar diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur serta mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *