Mediasulsel.id, Jakarta, Selasa, 10/11/2026 – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman memastikan situasi keamanan nasional tetap kondusif di tengah penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dudung juga belum dapat memastikan apakah penyidik akan menetapkan tersangka baru dalam perkara yang sudah menyeret empat jenderal Polri tersebut.
Dudung menyampaikan pernyataan itu di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 09/11/2026. Ia menegaskan perkara tersebut masih menjadi urusan penegak hukum dan belum menyentuh ranah politik dan keamanan. Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendorong penyidikan tidak berhenti pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta membuka kemungkinan penerapan pasal makar, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Dudung belum pastikan tersangka bertambah
Ketika ditanya soal kemungkinan bertambahnya tersangka, Dudung menyatakan dirinya tidak tahu karena hal itu merupakan proses hukum.
“Saya tidak tahu. Itu proses hukum,” ujar Dudung.
“Belum menyentuh, belum, belum menyentuh politik dan keamanan. Masih Pak Yusril itu,” ujar Dudung. Ia merujuk pada Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menangani aspek hukum perkara tersebut.
Dudung menilai penyadapan tanpa izin tidak diperbolehkan, kecuali untuk kepentingan penyidikan.
“Penyadapan itu kan tidak diperbolehkan. Kecuali kalau ada kepentingan dalam rangka penyidikan, apalagi kepada kepala negara. Ya kita ikuti sesuai hukum yang berlakulah,” tutur Dudung.
Dudung membantah adanya kegiatan bersih-bersih di lingkungan Kemenko Polkam terkait kabar penyadapan. Saat ditanya apakah dirinya termasuk sasaran penyadapan, ia tidak memberi jawaban pasti dan menyebut angka 6.000 orang yang disebut telah disadap.
“Kan ada disampaikan 6.000 yang disadap. Ya, termasuk kita semuanya ada,” kata Dudung.
Komisi III dorong makar, Tipikor, dan Perppu
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang mengancam keselamatan negara. Menurut dia, jumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan mencapai lebih dari 6.000 orang.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 09/11/2026.
Habiburokhman mendorong agar perkara ini tidak hanya ditangani dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Pasalnya jangan hanya (gunakan UU) ITE. Pasal makar perlu didorong, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan keamanan negara, dan UU Tipikor juga bisa dipertimbangkan apabila terdapat penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan lain,” jelasnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang apabila ketentuan yang berlaku belum mampu menjangkau tindak pidana tersebut.
“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kegiatan ekstrem dengan berbagai perannya justru lolos karena undang-undang yang ada belum mengatur secara memadai. Kalau memang diperlukan dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” ungkap Habiburokhman.
Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12/11/2026 untuk meminta penjelasan menyeluruh soal dalang dan motif penyadapan.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Tiga tersangka pertama ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sedangkan Slamet belum ditahan karena alasan kesehatan. Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pemerintah memastikan tidak membentuk satuan tugas khusus dan menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada Bareskrim Polri. Yusril menyebut dugaan penyadapan mengarah pada tindak pidana makar, tetapi pasal tersebut belum diterapkan karena masih didalami penyidik. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih menelaah permohonan perlindungan bagi enam saksi dalam perkara ini.
