Mediasulsel.id, Jakarta, Senin, 09/11/2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada tindak pidana makar. Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas khusus dan menyerahkan penanganan perkara sepenuhnya kepada Bareskrim Polri.
Yusril menyampaikan penilaian itu dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, 09/11/2026. Ia menegaskan Presiden Prabowo memberi kepercayaan penuh kepada Mabes Polri untuk menyelidiki dan menyidik perkara tersebut, termasuk kaitannya dengan dugaan makar. Penyidik masih mendalami perkara itu dan belum memastikan apakah perbuatan tersebut berkaitan dengan upaya membunuh Presiden atau menggulingkan pemerintahan.
Pemerintah Tak Bentuk Satgas, Kasus Diserahkan ke Bareskrim
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, 09/11/2026.
Yusril menjelaskan perkara ini pada awalnya ditangani dengan pasal penyadapan dan intersepsi elektronik. Pendalaman penyidikan kemudian menunjukkan indikasi tindak pidana makar sesuai Pasal 191, 192, dan 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan/intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” ujar Yusril.
Yusril menyampaikan Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar proses hukum berjalan objektif, transparan, dan tidak pandang bulu. Ia memastikan tidak ada tim penyidik baru dari pemerintah dan Bareskrim terus mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi.
“Dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan, alat bukti terus dihimpun, saksi-saksi diperiksa terus, dan saya kira Bareskrim menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan amanat undang-undang,” tutur Yusril.
DPR Desak Telusuri Sosok Besar, Amnesty Minta Jokowi Diperiksa
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga ada sosok besar yang mengambil keuntungan dari dugaan penyadapan ilegal tersebut. Desakan itu disampaikan Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 09/11/2026.
Habiburokhman meminta penyidikan tidak hanya bertumpu pada pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tidak berhenti pada oknum di internal Mabes Polri. Ia mendesak penyidik menelusuri pihak yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari penyadapan tersebut.
“Harus didorong ke sana, jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapa pun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini,” kata Habiburokhman.
Komisi III DPR telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12/11/2026, untuk membahas penanganan perkara ini. Sementara itu, Presiden Prabowo menerima sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 08/11/2026.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak Polri menelusuri pihak yang diduga menjadi pengguna akhir hasil penyadapan. Usman menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo perlu dimintai keterangan untuk mengungkap siapa saja yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.
“Saya kira end-user-nya itu, pengguna akhirnya harus ditelusuri. Dan mungkin Pak Jokowi perlu diperiksa,” ujar Usman kepada wartawan, Senin, 09/11/2026.
Usman beralasan Jokowi pernah menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya menggunakan informasi intelijen dari sejumlah institusi negara untuk memantau pergerakan tokoh politik menjelang pemilu. Jokowi tidak termasuk empat tersangka yang telah ditetapkan Bareskrim dan Bareskrim belum mengumumkan pemeriksaan terhadap Jokowi.
Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyadapan diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026 melalui sistem Lawful Interception Management System tanpa prosedur penegakan hukum yang sah.
Penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli serta menyita 11 telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti. Polri juga telah mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi ke LPSK dan permohonan itu masih ditelaah. Penyidikan masih berlangsung di bawah tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
