mediasulsel.id, Jakarta, Senin, 09/11/2026 — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.
Pemerintah membuka akses publik terhadap salinan resmi undang-undang tersebut melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara.
Aturan yang terdiri atas 313 pasal dalam 23 bab itu telah diundangkan dan berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu memahami hak, kewajiban, serta bentuk pelindungan yang diatur.
Menurut Yassierli, pemahaman itu diperlukan agar ketentuan baru dapat menjadi acuan bagi hubungan kerja yang adil dan memiliki kepastian hukum.
Larangan menahan ijazah dan perubahan masa PKWT
Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat larangan menahan ijazah sebagai salah satu materi baru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pemberi kerja juga dilarang mensyaratkan ijazah atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan ketika membuat perjanjian kerja.
UU tersebut turut mengubah jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu menjadi paling lama dua tahun.
PKWT dapat diperpanjang paling banyak dua kali dengan masa setiap perpanjangan paling lama satu tahun.
Ketentuan lain mencakup pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, serta dana cadangan pesangon.
Pelindungan bagi tenaga kerja sektor informal dan pekerja dalam hubungan pekerjaan tertentu juga diatur melalui jaminan sosial.
Aturan lama dicabut dan pelaksanaan disiapkan
UU Nomor 27 Tahun 2026 mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Aturan baru itu juga mencabut sebagian ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Peraturan pelaksanaan dari dua undang-undang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru.
Pemerintah wajib menetapkan seluruh peraturan pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.
Yassierli menegaskan bahwa pelindungan ketenagakerjaan harus mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja.
Tahapan itu dimulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, masa hubungan kerja, hingga pekerja memasuki purna kerja.
“Pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis tersebut.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan tidak berhenti pada pemahaman isi undang-undang, tetapi juga menjalankan ketentuannya secara konsisten. (*)
