Mediasulsel.id, Jakarta, Rabu, 11/11/2026 – Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution buntut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ahrie menyatakan banding atas putusan pemecatan tersebut.
Putusan dibacakan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Jakarta, Selasa, 10/11/2026. Selain sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perilaku Ahrie sebagai perbuatan tercela. Ahrie menjadi tersangka pertama yang menjalani sidang etik dari empat tersangka dalam perkara ini.
Ahrie Dinilai Salahgunakan Akses Teknologi Polri
Isir menjelaskan pelanggaran yang dilakukan Ahrie terjadi saat ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ahrie diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur.
“[AS] diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Isir.
Atas perbuatannya, Ahrie disangkakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Majelis juga menerapkan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Isir menegaskan Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Menurutnya, setiap personel wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku.
“Ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam melakukan evaluasi, menjaga integritas institusi, serta memelihara kepercayaan masyarakat melalui penegakan aturan yang objektif, transparan, dan akuntabel,” kata Isir.
Ahrie menyatakan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut. Isir mengatakan permohonan banding itu nantinya akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung putusan pemecatan terhadap Ahrie. Ia menilai sanksi tersebut tepat sebagai bentuk penegakan disiplin di institusi kepolisian. Komisi Kepolisian Nasional menilai sidang etik terhadap Ahrie berjalan sesuai prosedur setelah memantau langsung persidangan di Mabes Polri.
Penyidikan Pidana Tetap Berjalan di Bareskrim
Putusan etik terhadap Ahrie tidak menghentikan penyidikan pidana yang ditangani Bareskrim Polri. Penyidik sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Keempat tersangka itu adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Perbuatan itu diduga dilakukan pada 2025 sampai 2026.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Sidang etik terhadap tiga tersangka lain digelar bertahap dan jadwalnya belum diumumkan.
Tiga tersangka pertama kini ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan pascastroke. Polri mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan permohonan itu masih ditelaah.
