Mediasulsel.id, Jakarta, Kamis, 12/11/2026 – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan lima tahap dugaan modus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12/11/2026. Paparan itu mengungkap dugaan rantai perintah yang bermula dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Suyudi menyebut Listyo diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp, lalu menjadi penerima akhir hasil penyadapan. Penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli serta menyita belasan perangkat elektronik sebagai barang bukti. Polri juga menerbitkan laporan polisi baru terkait dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan makar, namun dugaan itu masih harus dibuktikan melalui penyidikan.
Lima Tahap Modus Operandi Penyadapan
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas 5 tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data,” kata Suyudi di hadapan Komisi III DPR.
Lima tahapan tersebut adalah perintah penyadapan, provisioning atau penyiapan akses, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada pengguna akhir, serta penghapusan data. Pada tahap pertama, perintah diduga berasal dari Listyo, diteruskan melalui Irjen Slamet Uliandi, lalu kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Perintah itu diduga disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Pada tahap kedua, tim Technical Supporting Unit diduga memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa verifikasi dan penyaringan terkait hubungan nomor tersebut dengan perkara pro justitia. Pada tahap ketiga, penyadapan diduga dijalankan menggunakan sistem PLX, petugas mendengarkan serta mengekspor rekaman hasil penyadapan, lalu menyusun hasilnya dalam bentuk transkripsi. Pada tahap keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring, Slamet Uliandi, hingga Listyo sebagai penerima akhir.
Pada tahap kelima, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus pada Oktober 2026 atas perintah Ahrie Sonta dan dilaksanakan oleh tim Technical Supporting Unit. Ahrie juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang dipakai menyampaikan perintah penyadapan. Penghapusan jejak digital itu menimbulkan kecurigaan hingga perkara dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Bareskrim Polri, Jumat, 30/10/2026, dan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Suyudi menjelaskan penyadapan di Pusat Pemantauan Polri sejatinya diatur ketat melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Setiap penyadapan wajib memiliki permohonan tertulis dari penyidik, laporan polisi, resume, analisis, dan penetapan pengadilan, sedangkan pemusnahan data harus dilengkapi berita acara. Penyidik menemukan empat penyimpangan dalam perkara ini, yaitu perintah tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil di luar prosedur, serta penghapusan data elektronik.
Penyidik mendalami dua mekanisme penyadapan, yaitu jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi. Jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Kedua jalur memakai sarana teknis yang sama sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga tersamar di antara kegiatan penyadapan resmi.
Peran Empat Tersangka dan Sasaran Penyadapan
Listyo Sigit yang menjabat Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Ahrie Sonta, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. “Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” ujar Suyudi.
Slamet Uliandi yang menjabat Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta laporan analisis dari Ahrie Sonta kepada Listyo. Eko Hadi Santoso yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring periode Desember 2024 hingga Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi yang bersumber dari Listyo, lalu memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Ahrie Sonta yang menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Listyo, meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, lalu melaporkan hasilnya kepada Listyo. Ahrie juga diduga memerintahkan pihak berinisial TK melakukan pengawasan lapangan serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan catatan aktivitas.
Sasaran dugaan penyadapan disebut tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Daftar sasaran mencakup lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi masyarakat, aktivis, hingga mahasiswa. Suyudi mengingatkan pencantuman nama atau kelompok dalam daftar sasaran tidak otomatis menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana, karena daftar itu merupakan materi penyidikan yang masih harus didalami.
Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, secara bersama-sama, atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Dugaan itu masih harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses hukum, dan motif resmi perkara ini belum ditetapkan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendesak jajaran Polri menerapkan persangkaan pasal makar dalam mengusut kasus tersebut.
Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan perkara berjalan objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Arahan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada Kapolri setelah Presiden menerima laporan perkembangan kasus. “Seluruh dugaan peran masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan asas praduga tak bersalah,” kata Suyudi.
Bareskrim Polri telah memeriksa 28 saksi yang terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga saksi dari penyedia telekomunikasi Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan. Penyidik juga menyita 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, dan laptop, satu modem, serta dokumen dan catatan data penyadapan sebagai barang bukti.
Kasus ini telah menetapkan empat tersangka, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Tiga tersangka pertama ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan pascastroke.
Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang etik dan mengajukan banding, sementara sidang etik terhadap Listyo, Eko, dan Slamet direncanakan pekan depan. Delapan saksi telah mengajukan perlindungan ke LPSK dan satu di antaranya mengajukan diri sebagai justice collaborator, dengan seluruh permohonan masih ditelaah.
