Mediasulsel.id, Jakarta, Kamis, 12/11/2026 – Delapan saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Satu di antara delapan saksi itu juga mengajukan diri sebagai justice collaborator.
LPSK menerima dua permohonan tambahan pada Jumat, 06/11/2026, sehingga total pemohon bertambah dari enam menjadi delapan orang. Seluruh permohonan masih ditelaah, sementara Polri memberikan perlindungan internal kepada para pemohon.
Dua Permohonan Baru Diterima LPSK
Wawan Fahrudin, Wakil Ketua LPSK, menyampaikan penambahan dua pemohon itu di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 11/11/2026. “Intinya sudah ada penambahan dua dari enam,” ujar Wawan Fahrudin.
Wawan mengonfirmasi satu dari delapan pemohon mengajukan diri sebagai justice collaborator, yaitu saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara. Ia tidak menyebut identitas para pemohon maupun saksi yang mengajukan status tersebut.
Achmadi, Ketua LPSK, menjelaskan perlindungan bagi saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana. Penilaian permohonan juga mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi serta bentuk perlindungan yang diperlukan.
Permohonan Masih Ditelaah
Penelaahan permohonan perlindungan sudah berjalan sejak Jumat, 06/11/2026, dan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK menilai tingkat ancaman dan kerentanan saksi, dan masih membuka kemungkinan jumlah pemohon bertambah seiring perkembangan penyidikan.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Tiga tersangka pertama ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.
Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang etik pada Selasa, 10/11/2026, dan telah menyatakan banding. Sidang etik terhadap Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi direncanakan berlangsung pekan depan.
Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kamis, 12/11/2026, untuk membahas perkembangan penyidikan kasus ini. Tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin masih mendalami dugaan makar, dan motif resmi perkara ini belum ditetapkan.
