mediasulsel.id, Makassar, Kamis, 12/11/2026 — Najmuddin, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan, menyatakan menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Di sisi lain, ia mendesak aparat mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tanpa memandang jabatan pihak yang terlibat.
H. Najmuddin, SE, menyampaikan pandangan itu ketika ditemui di salah satu kafe di Kota Makassar, Kamis (12/11/2026). Ia menilai keputusan yang menyangkut jabatan negara harus mengutamakan kepentingan publik serta tetap mengikuti mekanisme ketatanegaraan.
Najmuddin Gerindra Sulsel Hormati Pengunduran Diri Gibran
Najmuddin mengatakan bahwa pengunduran diri dari jabatan wakil presiden merupakan keputusan besar karena menyangkut keberlangsungan pemerintahan. Menurutnya, langkah tersebut harus didasarkan pada pertimbangan matang, bukan sekadar dorongan kepentingan politik sesaat.
“Demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Najmuddin saat menyampaikan dasar sikapnya terhadap keputusan tersebut, Kamis (12/11/2026).
Ia berharap semua pihak menghormati tahapan resmi yang sedang berjalan. Najmuddin juga mengingatkan bahwa posisi wakil presiden memiliki peran penting dalam membantu kepala negara menjalankan pemerintahan.
Pada hari yang sama, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penerimaan surat itu dan menyatakan lembaganya segera membahas tindak lanjutnya.
Menurut Muzani, Gibran meminta surat tersebut diproses. Pimpinan MPR kemudian menyiapkan rapat internal dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menentukan langkah sesuai ketentuan.
Muzani juga menjelaskan bahwa Gibran tidak merinci alasan pengunduran dirinya ketika bertemu pimpinan MPR. Karena itu, pengajuan surat tidak boleh disamakan dengan selesainya seluruh prosedur pengisian jabatan wakil presiden.
Desak Pengusutan Penyadapan Prabowo, Polri Periksa 28 Saksi
Di luar perkembangan politik tersebut, Najmuddin menaruh perhatian pada perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo Subianto. Ia meminta pengusutan dilakukan transparan agar semua pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
Najmuddin menyatakan kader Gerindra tidak akan mengabaikan dugaan tindakan yang mengganggu keamanan kepala negara. Namun, menurutnya, sikap politik itu harus diwujudkan dengan mengawal proses hukum, bukan mencampuri kewenangan penyidik.
“Kami selama ini diam, tapi ingat, di waktu Ketua Umum kami diganggu, kami sebagai kader akan lawan,” tegasnya.
Ia meminta pemeriksaan tidak dibatasi oleh pangkat dan jabatan, termasuk apabila ditemukan bukti terhadap mantan pejabat tinggi kepolisian. Najmuddin juga mendesak pimpinan Polri memperkuat pengawasan internal demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kami akan mengawal kasus penyadapan ini sampai selesai,” ujar Najmuddin.
Dalam perkembangan resmi pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan penanganan perkara itu dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta. Suyudi menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi serta enam ahli.
Dari 28 saksi, sebanyak 24 orang berasal dari internal Polri, tiga dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, serta satu dari pihak penyedia sistem. Enam ahli yang dimintai keterangan meliputi dua ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik serta empat ahli hukum pidana.
Penyidik juga menyita 15 telepon seluler, tujuh flashdisk, dua iPad, empat perangkat komputer, satu modem, serta dokumen dan catatan aktivitas sistem yang berkaitan dengan dugaan penyadapan.
Kapolri menjelaskan bahwa perkara tersebut mengemuka setelah ada dugaan perintah pembubaran grup komunikasi dan penghapusan data pada sistem penyadapan pada Oktober 2026. Peristiwa itu dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 dan kemudian ditindaklanjuti melalui penyidikan.
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Status tersangka merupakan bagian dari proses pidana dan tidak sama dengan putusan bersalah.
Najmuddin meminta dugaan adanya unsur perbuatan yang mengancam keamanan negara ikut didalami. Namun, penentuan unsur tindak pidana, termasuk dugaan makar, tetap harus didasarkan pada pembuktian hukum, bukan semata-mata penilaian politik.
Kapolri juga menyatakan bahwa temuan dugaan penyadapan atau akses tanpa izin tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana makar. Pengusutan unsur tersebut membutuhkan alat bukti dan konstruksi perkara tersendiri.
Najmuddin menegaskan harapannya agar kepolisian bekerja profesional dan memberikan kejelasan kepada masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum yang objektif penting untuk melindungi kewibawaan lembaga negara sekaligus menjaga kepercayaan publik.
