mediasulsel.id, Jakarta, Jumat, 13/11/2026 — Indonesia membawa agenda pemerataan akses internet, perlindungan anak, dan keamanan identitas pengguna ke Konferensi Plenipotensi International Telecommunication Union 2026 di Doha, Qatar.
Pemerintah menempatkan perluasan konektivitas, ketahanan infrastruktur digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian utama dari posisi Indonesia dalam forum telekomunikasi global tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Ismail menyampaikan agenda itu dalam pernyataan kebijakan tingkat tinggi di Doha pada Rabu, 11 November 2026.
Keterangan resmi pemerintah mengenai agenda tersebut diterbitkan pada Kamis malam, 12 November 2026.
Ismail mengatakan Indonesia melanjutkan transformasi digital setelah Konferensi Plenipotensi ITU 2022 dengan memperluas layanan hingga wilayah terpencil dan belum terlayani.
“Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi,” kata Ismail.
SATRIA-1 digunakan untuk membantu memperluas akses internet pada fasilitas publik dan kawasan yang belum terjangkau jaringan terestrial secara memadai.
Pengembangan 5G dan perlindungan anak
Pemerintah juga mempercepat pengembangan jaringan 5G melalui lelang pita frekuensi 700 megahertz dan 2,6 gigahertz yang dilaksanakan pada Agustus 2026.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses layanan digital sekaligus memperkuat keandalan infrastruktur konektivitas nasional.
Dalam tata kelola teknologi, pemerintah sedang menyusun peta jalan kecerdasan artifisial nasional yang melibatkan berbagai sektor.
Perlindungan anak di ruang digital diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.
Aturan yang dikenal sebagai PP TUNAS itu ditujukan untuk memperkuat perlindungan pengguna berusia di bawah 16 tahun saat mengakses layanan digital.
Kemkomdigi juga menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
Regulasi tersebut mewajibkan verifikasi biometrik dalam proses registrasi pelanggan seluler untuk memperkuat validasi identitas dan menekan penyalahgunaan nomor telepon.
Indonesia incar kursi Dewan ITU
Ismail menilai tantangan transformasi digital membutuhkan kerja sama lintas negara karena ancaman keamanan, kesenjangan konektivitas, dan tata kelola teknologi tidak berhenti pada batas wilayah.
ITU dipandang memiliki peran penting sebagai forum pertukaran keahlian, pembentukan kesepakatan, dan penguatan kapasitas teknis negara anggota.
Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota Dewan ITU periode 2027 hingga 2030 dan meminta dukungan negara anggota lainnya.
Pencalonan tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat peran dalam penyusunan arah kebijakan telekomunikasi internasional.
Pemerintah menegaskan pembangunan ekosistem digital nasional akan diarahkan agar lebih inklusif, aman, dan tangguh bagi masyarakat.
