MEDIASULSEL.ID, JAKARTA, Sabtu (14/11/2026) — Nama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman masuk dalam pembahasan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri. Dalam survei Lembaga Riset Publik (LRP), Amran memperoleh 19,3 persen penilaian responden pada kelompok menteri Kabinet Merah Putih.
Pada kelompok yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memperoleh 14,3 persen, sedangkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mencatat 10,2 persen.
Hasil tersebut dipaparkan peneliti LRP, Arwan Pranata, di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Penjaringan dilakukan dengan membagi figur yang dinilai responden ke dalam enam kelompok berdasarkan jabatan atau latar belakangnya.
LRP mengaitkan penilaian terhadap Amran dengan kiprahnya di bidang pertanian, perhatian pada petani, dan program swasembada pangan. Penilaian itu merupakan hasil persepsi responden, bukan keputusan pencalonan resmi.
Survei berlangsung pada 27 Oktober hingga 5 November 2026 dengan melibatkan 1.200 responden berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah menikah. LRP menyebut pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Periode pengumpulan data tersebut berakhir sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Karena itu, hasil survei perlu dibaca sesuai waktu dan konteks pertanyaannya.
Selain kelompok menteri, LRP memetakan figur dari pimpinan lembaga negara, pimpinan partai politik pendukung pemerintah, mantan peserta Pilpres 2024, lingkungan terdekat Presiden Prabowo Subianto, serta kepala daerah.
Sebagai contoh, pada kelompok pimpinan lembaga negara, Puan Maharani tercatat memperoleh 21,4 persen dan Sultan Bachtiar Najamudin 17,8 persen. Sementara pada kelompok pimpinan partai pendukung pemerintah, Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh 22,3 persen.
Angka-angka dari kelompok berbeda itu tidak bisa langsung digabung menjadi satu peringkat seluruh figur. Survei LRP menggambarkan preferensi responden pada masing-masing kelompok, bukan hasil pemilihan wakil presiden.
Sementara itu, MPR telah menetapkan sidang paripurna pengisian jabatan wakil presiden pada Rabu, 2 Desember 2026. Agenda tersebut mencakup pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden pengganti.
Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden dilakukan MPR dengan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Dengan demikian, nama dalam hasil survei tidak otomatis menjadi calon resmi.
Perhatian terhadap nama Amran dalam survei ini menambah dinamika pembicaraan publik menjelang proses pengajuan calon oleh Presiden dan pemilihan oleh MPR.
