MEDIASULSEL.ID, MAKASSAR, Sabtu, 14 November 2026 — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mendalami dugaan penyimpangan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bone tahun anggaran 2024–2025. Perkara ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan tidak terbayarnya sejumlah kebutuhan publik, termasuk iuran BPJS Kesehatan warga kurang mampu dan tunjangan bagi guru serta aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengungkapkan penyelidikan menyoroti proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran daerah. Tim penyelidik menemukan indikasi adanya program Pokir yang masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), meskipun tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Dalam pemaparan perkembangan penanganan perkara pada awal November 2026, Kejati Sulsel menyebut persoalan penganggaran tersebut berdampak pada tidak terbayarnya tunjangan hari raya (THR) guru senilai Rp37 miliar, tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN Pemerintah Kabupaten Bone, serta iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin.
Kondisi itu menjadi bagian penting penyelidikan, mengingat anggaran pelayanan dasar dan hak penerima tunjangan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Kejati juga menelusuri apakah terdapat perubahan alokasi anggaran yang bertentangan dengan ketentuan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Syarifuddin mengungkapkan bahwa masalah tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan Pokir semata. Menurutnya, proses perencanaan dan penetapan anggaran perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana program-program tersebut dapat dimasukkan ke dalam penganggaran pemerintah daerah.
Penyelidikan juga mengarah pada dugaan dampak terhadap akses layanan kesehatan masyarakat akibat iuran BPJS Kesehatan yang tidak terbayarkan. Persoalan itu menjadi sorotan karena menyangkut warga yang bergantung pada jaminan kesehatan untuk memperoleh pelayanan medis.
Untuk memperjelas dugaan penyimpangan, Kejati Sulsel telah melibatkan ahli perencanaan APBD dan auditor. Pemeriksaan dimaksudkan untuk menilai kesesuaian proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran dengan ketentuan yang berlaku.
Kejati Sulsel juga mendalami potensi kerugian keuangan negara dan memerlukan keterangan serta analisis dari pihak-pihak yang memahami tata kelola anggaran daerah.
Meski demikian, penanganan perkara Pokir DPRD Bone masih berada pada tahap penyelidikan. Belum ada kesimpulan hukum final mengenai pihak yang bertanggung jawab ataupun nilai kerugian negara yang telah ditetapkan dalam perkara ini.
Pengungkapan lebih lanjut akan bergantung pada hasil pengumpulan bukti, pemeriksaan keterangan, serta analisis ahli dan auditor. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan selama proses hukum berjalan.
