banner promosi Media Sulsel 1600x533
Makassar

Distaru Makassar Soroti Rendahnya Pemahaman PBG, Baru 37 Persen Masyarakat Pahami Perubahan IMB

5
×

Distaru Makassar Soroti Rendahnya Pemahaman PBG, Baru 37 Persen Masyarakat Pahami Perubahan IMB

Sebarkan artikel ini
ttr
Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, Syaifuddin Sidjaya, saat membuka sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Selasa (17/11/2026)./IST
banner promosi Media Sulsel 1600x533

MEDIASULSEL.ID, MAKASSAR, Selasa, 17 November 2026 — Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar terus memperkuat sosialisasi aturan penyelenggaraan bangunan gedung menyusul masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Berdasarkan hasil survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipaparkan dalam kegiatan sosialisasi Distaru Makassar, tingkat pemahaman masyarakat terhadap perubahan regulasi tersebut disebut baru mencapai sekitar 37 persen.

Scroll Kebawah
Advertisement

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan edukasi mengenai pentingnya PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), khususnya bagi bangunan milik pemerintah yang digunakan untuk pelayanan publik.

Kepala Bidang Tata Bangunan Distaru Kota Makassar, Syaifuddin Sidjaya, menegaskan bahwa perubahan sistem perizinan bangunan perlu dipahami seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) maupun masyarakat.

“Sekarang kalau kita membangun itu bukan lagi IMB namanya, tetapi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Ini satu rangkaian dengan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung,” ujar Syaifuddin saat membuka sosialisasi SLF di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang, Makassar, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, penerapan PBG di Kota Makassar telah berjalan sekitar tiga tahun. Meski demikian, pemahaman terhadap regulasi bangunan gedung masih perlu diperluas agar pelaksanaannya semakin optimal.

Distaru Makassar berharap peserta sosialisasi dari berbagai instansi dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan bangunan gedung.

Syaifuddin menjelaskan, PBG dan SLF memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan. PBG merupakan persetujuan terhadap rencana teknis bangunan, sedangkan SLF menjadi dokumen yang menyatakan bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum digunakan sesuai ketentuan.

Karena itu, bangunan pemerintah juga wajib memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Distaru Makassar sebelumnya telah melaksanakan uji coba konsultasi dan pemeriksaan kelaikan terhadap tujuh bangunan milik pemerintah.

Sejumlah bangunan yang menjadi objek pemeriksaan tersebut antara lain Kantor Camat Ujung Pandang, Puskesmas Kassi-Kassi, dan SMP Negeri 6 Makassar.

Untuk 2026, Distaru Makassar sebenarnya telah mengusulkan 20 kegiatan pengujian kelaikan bangunan pemerintah. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan menyusul kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Syaifuddin berharap kegiatan pemeriksaan kelaikan bangunan dapat kembali memperoleh dukungan anggaran pada 2027 sehingga pengawasan terhadap aset pemerintah bisa dilaksanakan secara bertahap.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus menjadi contoh dalam penerapan regulasi bangunan gedung, termasuk kewajiban memastikan bangunan memenuhi standar kelaikan fungsi.

“Jangan sampai aturan ini dipertegas untuk bangunan swasta, sementara kita sendiri tidak melakukan uji kelaikan bangunan kita. Padahal, kita pemerintah harus menjadi contoh,” tegasnya.

Dalam proses pemeriksaan, kelaikan sebuah bangunan tidak hanya ditentukan berdasarkan tampilan fisik. Pemeriksaan teknis juga mencakup kekuatan struktur, kondisi jaringan listrik, sistem tata udara, utilitas bangunan, hingga kelengkapan sarana proteksi kebakaran.

Selain itu, kesesuaian tata letak, intensitas pemanfaatan ruang, serta kecocokan kondisi bangunan dengan dokumen teknis menjadi bagian penting dalam penilaian.

Melalui sosialisasi tersebut, Distaru Kota Makassar mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan PBG dan SLF.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat tertib administrasi pembangunan, tetapi juga memastikan gedung pemerintahan memiliki standar keamanan yang memadai bagi pegawai maupun masyarakat.

Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kelaikan bangunan secara berkelanjutan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar mewujudkan tata kelola bangunan yang lebih tertib, aman, dan mendukung kualitas pelayanan publik.

banner promosi Media Sulsel 1600x533

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *