banner promosi Media Sulsel 1600x533
Pemkot

Distaru Makassar Sosialisasikan KKPR, PTP Paling Lama 10 Hari

2
×

Distaru Makassar Sosialisasikan KKPR, PTP Paling Lama 10 Hari

Sebarkan artikel ini
Sosialisasi Permen ATR-BPN 13/2021 tentang KKPR-SPR oleh Distaru Makassar di Hotel Aryaduta Makassar
Suasana sosialisasi Permen ATR-BPN 13/2021 tentang KKPR-SPR yang digelar Distaru Makassar di Hotel Aryaduta Makassar.
banner promosi Media Sulsel 1600x533

Mediasulsel.id, Makassar, Selasa, 17/11/2026 – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa, 10/11/2026.

Sosialisasi dibuka Sekretaris Distaru Kota Makassar Andi Zainal Abidin dan menghadirkan dua narasumber, yakni Marissa Aprilia, Koordinator di Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR-BPN, serta Aulia Hanif Erya, Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar. Pembahasan berfokus pada Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) sebagai dasar rekomendasi teknis untuk menerbitkan KKPR, termasuk batas waktu penyelesaian paling lama 10 hari. Peserta sosialisasi berasal dari instansi vertikal, perangkat daerah, camat, lurah, asosiasi, dan IAP Sulawesi Selatan.

Scroll Kebawah
Advertisement

PTP Sering Molor karena Syarat Pemohon Tidak Lengkap

Marissa Aprilia dan Aulia Hanif Erya memaparkan persyaratan permohonan PTP yang menjadi dasar rekomendasi teknis penerbitan KKPR, termasuk permohonan PTP KKPR berusaha lintas kabupaten dan kota. Jangka waktu penyelesaian PTP paling lama 10 hari. “Namun dalam pelaksanaan, tidak jarang melebihi jangka waktu SOP tersebut, karena sejumlah kendala. Diantaranya, pemohon tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, ketidaksesuaian nama pemohon dengan nama yang tercantum di surat tanah, ketidaksesuaian lokasi tanah, dan lainnya,” ujar Aulia Hanif Erya.

Andi Zainal Abidin mengatakan sosialisasi digelar dalam rangka keterbukaan dan penyebarluasan informasi agar seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar memahami prosedur pemanfaatan ruang. “Sosialisasi kami lakukan dalam rangka keterbukaan dan penyebarluasan informasi. Harapannya, ke depan seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar betul-betul memahami berbagai prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang,” ujar Andi Zainal Abidin. Ia menambahkan pemanfaatan ruang di Makassar membutuhkan kerja lintas perangkat daerah. “Untuk pemanfaatan ruang, Distaru tentu tidak sendiri, melainkan lintas OPD,” ujar Andi Zainal Abidin.

KKPR Diharapkan Jadi Alat Mitigasi, Bukan Sekadar Syarat Administrasi

Perwakilan IAP Sulawesi Selatan Muhammad Natsir menanyakan peran IAP dalam proses penerbitan KKPR. Ia berharap KKPR tidak hanya menjadi persyaratan administrasi, tetapi juga menjadi alat mitigasi dan pencegahan permasalahan dalam pemanfaatan ruang. Ilham, perwakilan Kecamatan Mariso, menanyakan manfaat yang diperoleh masyarakat, termasuk dampak hukumnya, ketika hendak membangun namun tidak mengurus KKPR. Ilham juga menanyakan apakah aturan KKPR dan SPR berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Melalui sosialisasi ini, Distaru Makassar berupaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai prosedur pemanfaatan ruang sebelum menjalankan kegiatan pembangunan. Pemahaman tersebut diharapkan mendukung pemanfaatan ruang yang tertib sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak.

banner promosi Media Sulsel 1600x533

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *