Makassar — Staf Ahli I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ahmad Namsun, menghadiri pembukaan Konsultasi Nasional Persekutuan Oikoumene XI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Myko Hotel & Convention, Kamis (6/11/2025). Kehadirannya menandai dukungan pemerintah terhadap penguatan dialog lintas iman sekaligus komitmen pada tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Dalam forum yang mempertemukan pemimpin gerejawi, akademisi, dan pemangku kepentingan lintas sektor itu, Ahmad Namsun menekankan pentingnya kolaborasi negara dan komunitas keagamaan untuk memperkuat kohesi sosial, menjaga ruang toleransi, dan memastikan hak-hak warga berjalan beriringan dengan kepastian hukum. Fokus tersebut sejalan dengan mandatnya di bidang pemerintahan, hukum, dan politik: mengedepankan regulasi yang adil, penegakan hukum yang berkeadilan, serta stabilitas politik yang kondusif bagi layanan publik.
Konsultasi Nasional PGI XI membahas sejumlah agenda strategis seperti penguatan moderasi beragama, perlindungan kelompok rentan, dan konsolidasi partisipasi warga dalam proses kebijakan. Menurut Ahmad Namsun, hasil pertemuan diharapkan menjadi masukan konkret bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang berorientasi pada pelayanan, keadilan sosial, dan kemanusiaan.
Kehadiran Ahmad Namsun di forum lintas iman ini juga mencerminkan kapasitasnya sebagai jembatan dialog—menghubungkan perspektif keagamaan, komunitas sipil, dan birokrasi—guna memastikan kebijakan publik responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang majemuk. Pendekatan yang terbuka, solutif, dan berbasis data menjadi ciri kerja yang ingin terus ia dorong dalam ekosistem pemerintahan yang akuntabel.
