mediasulsel.id – MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengambil langkah taktis menyikapi antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Mulai Sabtu (12/9/2026), siswa PAUD, SD hingga SMP di Makassar menjalani Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah secara daring.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean BBM yang masih terjadi di sejumlah titik.
“Saya sudah instruksikan Ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring, mulai besok,” kata Appi, Jumat (11/9/2026).
Menurut Appi, keputusan itu juga menjadi respons Pemkot Makassar terhadap aspirasi masyarakat, khususnya orang tua murid yang ikut merasakan dampak antrean BBM.
“Langkah ini bagian dari respons Pemkot Makassar terhadap berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya para orang tua murid yang turut merasakan dampak dari kondisi antrean BBM,” ujarnya.
Tekan Mobilitas di Tengah Antrean SPBU
Appi menjelaskan antrean kendaraan di sejumlah SPBU telah berdampak terhadap mobilitas masyarakat hingga kelancaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan Kota Makassar.
Melalui pembelajaran daring, siswa tidak perlu melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah. Mobilitas kendaraan pada jam masuk dan pulang sekolah pun diharapkan berkurang.
“Melalui kebijakan ini, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengharuskan siswa melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah, sehingga mobilitas kendaraan pada jam-jam sekolah dapat kita tekan,” jelasnya.
Appi berharap kebijakan sementara tersebut juga membantu menekan penggunaan BBM harian sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar SPBU.
“Ini kita lakukan sebagai langkah taktis untuk merespons kondisi antrean BBM yang terjadi. Kita ingin aktivitas masyarakat tetap berjalan, tetapi di sisi lain mobilitas yang tidak terlalu mendesak bisa kita tekan sementara,” terangnya.
Appi menegaskan kebijakan sekolah daring bukan berarti menghentikan proses pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung melalui sistem pembelajaran jarak jauh sehingga siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan dari rumah.
Berlaku Mulai 12 September, Bakal Dievaluasi
Kebijakan pembelajaran daring mulai diberlakukan pada Sabtu, 12 September 2026. Pemkot Makassar akan mengevaluasi penerapannya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi antrean dan pasokan BBM.
“Edaran akan mulai berlaku pada 12 September 2026 hingga beberapa hari ke depan, dengan evaluasi menyesuaikan perkembangan kondisi antrean dan pasokan BBM,” tutur Appi.
Menurutnya, kebijakan tersebut bersifat sementara sembari menunggu kondisi distribusi dan ketersediaan BBM kembali normal.
Pemkot berharap berkurangnya aktivitas antar-jemput pelajar dapat menekan mobilitas kendaraan sekaligus membantu mengurangi konsumsi BBM harian masyarakat.
“Ini upaya Pemkot Makassar untuk merespons langsung kondisi yang dirasakan masyarakat,” kata Appi.
Disdik Makassar Siapkan Surat Edaran
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar tengah menyiapkan surat edaran terkait penerapan pembelajaran daring bagi peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman mengatakan surat edaran tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas arahan Wali Kota Makassar.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami sedang menyusun edaran untuk penerapan pembelajaran daring sebagai respons terhadap kondisi antrean BBM,” kata Achi.
Menurut Achi, pembelajaran daring dipilih agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, sementara mobilitas siswa dan orang tua menuju sekolah dapat dikurangi untuk sementara waktu.
Teknis pelaksanaan PJJ nantinya akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Makassar.
“Yang terpenting proses pendidikan tetap berjalan. Penyesuaian ini dilakukan untuk merespons kondisi yang sedang kita hadapi saat ini,” ujarnya.
Appi Sebelumnya Temui Pertamina hingga Sidak SPBU
Sebelum memutuskan kebijakan sekolah daring, Appi juga bergerak mencari solusi atas antrean BBM yang terjadi di Makassar.
Appi mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026), untuk membahas kondisi distribusi dan antrean BBM.
Usai pertemuan tersebut, Appi turun langsung meninjau sejumlah SPBU. Salah satunya SPBU di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang.
Di lokasi itu, Appi melihat langsung antrean kendaraan dan berdialog dengan masyarakat yang menunggu giliran mengisi BBM.
Pemkot Makassar berharap rangkaian langkah tersebut, mulai koordinasi dengan Pertamina, pengecekan pelayanan SPBU hingga penerapan pembelajaran daring, dapat membantu mengurai dampak antrean BBM terhadap aktivitas masyarakat.
