mediasulsel.id – MAKASSAR – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan dan pembayaran untuk meningkatkan transparansi transaksi APBD.
Kepala BPKAD Kota Makassar, Muh. Dakhlan, menyampaikan bahwa perubahan sistem pembayaran perlu berjalan bersama pembenahan proses administrasi, Kamis (27/8/2026).
“Setiap transaksi harus memiliki proses yang jelas, tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dakhlan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi mencakup perencanaan, pelaksanaan anggaran, pembayaran, hingga pelaporan.
Penerapannya dilakukan bertahap agar proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terhubung.
Pembayaran nontunai
Salah satu instrumen yang telah diuji coba ialah Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
BPKAD menjadi perangkat daerah pertama yang melakukan uji coba penggunaan KKPD untuk transaksi belanja kegiatan di lingkungan Pemkot Makassar.
Digitalisasi juga berkaitan dengan agenda Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta dukungan layanan perbankan, termasuk kerja sama dengan Bank Sulselbar.
Dakhlan menekankan pentingnya kemampuan aparatur dalam menggunakan sistem tersebut.
Dengan pencatatan yang lebih tertib, transaksi diharapkan lebih mudah ditelusuri untuk kebutuhan pengawasan dan pertanggungjawaban.
BPKAD mendorong perangkat daerah beradaptasi agar pembayaran digital memberikan manfaat pada kualitas administrasi, selain mempercepat transaksi.
[Digitalisasi mencakup penganggaran hingga pelaporan.]
[KKPD telah menjadi instrumen uji coba pembayaran nontunai.]
[Kapasitas aparatur mendukung ketertiban transaksi.]
