MEDIASULSEL.ID, JAKARTA, Kamis, 12 November 2026 — Penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memunculkan pembicaraan baru mengenai figur yang berpeluang diajukan untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Sejumlah tokoh partai politik dan anggota kabinet disebut dalam analisis serta perbincangan publik. Namun, sampai Kamis (12/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad termasuk figur yang dibicarakan dalam bursa tersebut.
AHY saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ketika namanya dikaitkan dengan kemungkinan pergantian wakil presiden, AHY sebelumnya tidak bersedia membahas spekulasi tersebut secara panjang lebar.
Sementara itu, Puan Maharani meminta masyarakat menyikapi perkembangan politik dengan tenang. Ia mengingatkan agar publik tidak terlalu cepat berandai-andai mengenai sesuatu yang belum diputuskan melalui mekanisme resmi.
Sufmi Dasco Ahmad juga menjadi perhatian karena perannya sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Partai Gerindra. Kendati demikian, pembicaraan mengenai Dasco tidak berarti ia telah ditetapkan sebagai calon pendamping Prabowo.
Nama lain yang juga muncul dalam pembahasan pengamat adalah Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia. Masing-masing memiliki latar belakang kepemimpinan partai serta jabatan pemerintahan, tetapi belum ada konfirmasi bahwa mereka masuk daftar calon resmi.
Peneliti Citra Institute Efriza sebelumnya membahas sejumlah figur tersebut dalam konteks kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden. Menurut analisisnya, pertimbangan yang akan dihadapi Presiden tidak hanya menyangkut sosok individu, tetapi juga hubungan dengan partai-partai pendukung pemerintahan.
Meski nama-nama itu ramai diperbincangkan, pemilihan wakil presiden pengganti tidak ditentukan oleh popularitas ataupun hasil spekulasi politik.
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari.
Ketentuan tersebut menempatkan Presiden sebagai pihak yang mengajukan dua calon, sementara MPR menjalankan proses pemilihan. Tenggat 60 hari dihitung sejak terjadinya kekosongan jabatan, bukan semata-mata sejak munculnya kabar atau surat pengunduran diri.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada Kamis (12/11/2026) membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Gibran datang sekitar pukul 11.15 WIB, mengenakan jas hitam dan dasi merah. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit, setelah sebelumnya Gibran juga menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.
MPR menyatakan akan membahas tindak lanjut surat tersebut melalui forum kelembagaan sesuai aturan yang berlaku.
Dengan demikian, nama AHY, Puan, Dasco, Muhaimin, Zulkifli Hasan, maupun Bahlil saat ini masih perlu diposisikan sebagai figur yang dibicarakan dalam bursa politik, bukan calon yang sudah ditetapkan secara resmi.
Keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo masih dinantikan setelah proses pengunduran diri dan kemungkinan kekosongan jabatan ditangani sesuai ketentuan konstitusi.
