mediasulsel.id, Makassar, Selasa, 10/11/2026 — Dinas Penataan Ruang Kota Makassar menyebut target penerimaan retribusi sebesar Rp21 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan telah tercapai pada Oktober 2026.
Sekretaris Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, menyampaikan capaian itu setelah membuka sosialisasi aturan pemanfaatan ruang di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (10/11/2026).
Ia mengaitkan penerapan ketentuan pemanfaatan ruang dengan kontribusi penerimaan retribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Dinas Penataan Ruang Kota Makassar jelaskan capaian retribusi
Andi Zainal menjelaskan, target awal penerimaan retribusi Distaru pada 2026 sebesar Rp9 miliar telah terpenuhi sejak September.
Target tersebut kemudian dinaikkan menjadi Rp21 miliar melalui APBD perubahan dan, menurut keterangannya, kembali tercapai pada Oktober 2026.
Peningkatan target itu menunjukkan adanya tambahan sasaran penerimaan sebesar Rp12 miliar dibandingkan target awal.
“Artinya, dengan penerapan Permen ATR-BPN 13/2021, ada kontribusi pada peningkatan PAD melalui retribusi yang masuk ke Distaru,” kata Andi Zainal Abidin Takko, Sekretaris Distaru Kota Makassar, Selasa (10/11/2026).
Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan Ilham, perwakilan Kecamatan Mariso, mengenai dampak penerapan aturan pemanfaatan ruang terhadap pendapatan daerah.
Capaian Rp21 miliar yang disampaikan merujuk pada terpenuhinya target retribusi Distaru, bukan keseluruhan PAD Kota Makassar.
Sosialisasi membahas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang disingkat KKPR, sedangkan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam peraturan tersebut menggunakan singkatan SPPR.
Sosialisasi menjangkau pemerintah wilayah dan pelaku usaha
Selain menanyakan kontribusi pendapatan, Ilham mengangkat persoalan konsekuensi bagi masyarakat yang hendak membangun tanpa memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang.
Menanggapi pertanyaan itu, Andi Zainal menyampaikan bahwa pelanggaran ketentuan dapat berkonsekuensi sanksi.
Karena itu, Distaru menekankan pentingnya penyebarluasan informasi kepada perangkat daerah, camat, lurah, pelaku usaha, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta asosiasi terkait.
Pembahasan dalam forum ini diharapkan membantu masyarakat memahami prosedur pemanfaatan ruang sebelum menjalankan kegiatan pembangunan.
Sosialisasi menghadirkan Marissa Aprilia dari Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, serta Aulia Hanif Erya dari Kantor Pertanahan Kota Makassar.
Peserta berasal dari instansi vertikal, perangkat daerah Pemkot Makassar, perwakilan kecamatan dan kelurahan, serta organisasi profesi dan pemangku kepentingan lainnya.
Perwakilan asosiasi profesi Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, turut mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai memberikan informasi penting mengenai pemanfaatan ruang.
Melalui sosialisasi ini, Dinas Penataan Ruang Kota Makassar berupaya memperluas pemahaman mengenai aturan dan prosedur yang perlu dipenuhi masyarakat. Pemahaman tersebut diharapkan mendukung pemanfaatan ruang yang tertib sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak.
