mediasulsel.id, Jakarta, Selasa, 10/11/2026 — HGU 11 perusahaan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menjadi sasaran penertiban Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tiga perusahaan masuk kelompok pencabutan hak secara menyeluruh, sementara delapan lainnya menghadapi penanganan berbeda sesuai status lahan dan hasil pemeriksaan.
Rencana tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid seusai rapat koordinasi evaluasi perizinan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui pemeriksaan administratif dan pengkajian dokumen pertanahan.
Penertiban HGU 11 Perusahaan Berdasarkan Rekomendasi Bareskrim
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron Wahid dalam konferensi pers, Senin (9/11/2026), berdasarkan keterangan resmi Kementerian ATR/BPN.
Menurut Nusron, sebagian kepemilikan manfaat atau pihak yang memperoleh keuntungan dari perusahaan-perusahaan tersebut berkaitan dengan investor Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Ia juga menyebut adanya pemegang saham dari Indonesia, tetapi identitas mereka belum diumumkan.
Hasil evaluasi membagi penanganan sebelas perusahaan menjadi lima kelompok. Perbedaan tersebut penting karena tidak semua perusahaan langsung kehilangan seluruh HGU, bahkan ada yang belum memiliki hak tersebut.
Kelompok pertama terdiri atas PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan HGU seluas 4.000 hektare, serta PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare. Keduanya disiapkan untuk pencabutan hak secara penuh.
Satu perusahaan lainnya ialah PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare. Apabila dijumlahkan, empat bidang tanah milik tiga perusahaan dalam kelompok ini mencapai 23.274,25 hektare.
ATR/BPN mempertimbangkan sejumlah temuan, termasuk kebakaran yang melampaui separuh areal, peristiwa kebakaran berulang, ketidakmemadaian sarana pencegahan, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan pemberian hak.
Kelompok kedua adalah PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. HGU perusahaan seluas 2.300 hektare itu telah berakhir pada 2020 sehingga tidak akan diperpanjang, diperbarui, ataupun ditata kembali. Evaluasi juga mencatat persoalan sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran berulang.
HGU Belum Terbit, Pencabutan Sebagian, dan Pemeriksaan Lanjutan
Tiga perusahaan masuk kelompok ketiga karena HGU mereka belum diterbitkan. Ketiganya meliputi PT ANI dengan areal 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Kementerian ATR/BPN memutuskan tidak menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Untuk izin usaha perkebunan yang menjadi kewenangan instansi lain, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna mempertimbangkan langkah pencabutan.
Kelompok keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan dengan HGU seluas 1.510,2639 hektare itu menghadapi pencabutan sebagian setelah ditemukan area terbakar yang tidak melebihi 50 persen serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Adapun keputusan atas tiga perusahaan lainnya masih memerlukan pemeriksaan tambahan. PT STP tercatat memiliki dua bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare. PT API memiliki bidang seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare, sedangkan PT JMS tercatat atas dua bidang seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Untuk kelompok terakhir, pemerintah belum memastikan apakah hak atas tanah akan dicabut seluruhnya atau hanya sebagian. Pemeriksaan dibutuhkan agar luas areal dan bentuk tindakan sesuai dengan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nusron menyatakan prosedur penertiban harus mengikuti ketentuan hukum administrasi pemerintahan dan pertanahan. Dasarnya antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 yang mengatur penanganan hak atas lahan terbakar.
Sebelum keputusan diterbitkan, prosesnya meliputi kajian awal, penelitian lapangan, pembahasan hasil pemeriksaan, rapat koordinasi, gelar kasus akhir, dan penyusunan rekomendasi. “Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ujar Nusron.
Rapat koordinasi ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Penanganan sebelas perusahaan menjadi bagian dari penguatan pengawasan tanah perkebunan, sejalan dengan upaya memperketat pengawasan HGU untuk mencegah karhutla.
Hingga keterangan resmi disampaikan, surat keputusan untuk tindakan administratif tersebut masih dalam tahap penyiapan. Besaran pencabutan akhir dan kelanjutan izin usaha perkebunan akan bergantung pada hasil pemeriksaan serta keputusan instansi yang berwenang.
