KesehatanNasional

MUI Desak Prabowo dan DPR Susun UU Larangan Vape

2
Logo resmi Majelis Ulama Indonesia terkait desakan penyusunan undang-undang larangan vape
MUI Desak Prabowo dan DPR Susun UU Larangan Vape. doc istimewa

mediasulsel.id, Jakarta, Selasa, 10/11/2026 — Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik atau vape secara menyeluruh.

Desakan tersebut menjadi salah satu rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan regulasi dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan hukum dan kesehatan masyarakat dari bahaya zat adiktif.

Menurut Asrorun, fatwa itu tidak hanya mengatur penggunaan vape, tetapi juga mencakup kegiatan produksi dan perdagangan.

Fatwa mencakup seluruh rantai usaha

MUI menetapkan penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berisiko menjadi sarana peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

“Memproduksi dan atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram,” kata Asrorun dalam keterangan yang dimuat MUI Digital.

Ia menjelaskan kandungan nikotin dapat memicu ketergantungan dan berdampak buruk terhadap sistem saraf.

MUI juga menyoroti penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi dan peredaran zat terlarang.

Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 dan ditandatangani Asrorun bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa KH Aminudin Yakub.

Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.

MUI minta perlindungan generasi muda

MUI menilai pelarangan melalui undang-undang perlu disertai sanksi yang tegas agar peredaran vape dapat dikendalikan dan generasi muda terlindungi dari paparan nikotin maupun narkoba.

Rekomendasi itu juga meminta pemerintah memperkuat edukasi tentang bahaya vape serta menutup celah penyalahgunaan perangkat tersebut untuk produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi narkotika.

MUI mengimbau lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, dan organisasi kemasyarakatan meningkatkan sosialisasi mengenai risiko kesehatan dan ketergantungan nikotin.

Exit mobile version