Mediasulsel.id, Jakarta, Selasa, 10/11/2026 – Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ahrie menjadi terperiksa pertama dalam rangkaian sidang etik terhadap empat jenderal Polri yang berstatus tersangka dalam perkara tersebut.
Sidang etik digelar di Jakarta pada Selasa, 10/11/2026 dan berlangsung sesuai rencana yang telah disusun Divpropam Polri. Pemeriksaan terhadap tiga tersangka lainnya akan dilakukan secara bertahap, sedangkan hasil sidang terhadap Ahrie belum diumumkan. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional meminta Polri secara berkala menyampaikan perkembangan penyidikan agar informasi yang beredar di masyarakat dapat dipastikan kebenarannya.
Ahrie jadi terperiksa pertama, sidang digelar bertahap
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi pelaksanaan sidang etik terhadap Ahrie. Ia menyebut Ahrie diperiksa dengan inisial AS sebagai terperiksa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Divpropam Polri.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Divpropam Polri,” ujar Isir di Jakarta, Selasa, 10/11/2026.
Isir menjelaskan pemeriksaan etik terhadap para tersangka dilakukan secara bertahap dan dimulai dari Ahrie.
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” kata Isir.
Polri belum mengungkap susunan Komisi Kode Etik Polri yang memimpin sidang terhadap Ahrie. Jadwal sidang etik bagi tiga tersangka lainnya juga belum diumumkan, begitu pula tenggat putusan sidang tersebut.
Sidang etik merupakan jalur pemeriksaan internal Polri yang terpisah dari penyidikan pidana yang ditangani Bareskrim Polri. Dalam sidang etik, yang dinilai adalah dugaan pelanggaran kewajiban dan standar perilaku profesi anggota Polri, sedangkan dugaan tindak pidana dibuktikan melalui proses peradilan.
Kompolnas minta Polri terbuka soal perkembangan penyidikan
Terpisah, Komisi Kepolisian Nasional meminta Polri secara berkala menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ini. Komisioner Kompolnas M Choirul Anam menilai keterbukaan diperlukan untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di media sosial dan belum jelas kebenarannya.
“Informasi yang ada di publik itu belum ketemu ujung pangkalnya. Padahal publik punya kepentingan yang besar terhadap peristiwa ini,” kata Anam di Jakarta, Selasa, 10/11/2026.
Anam berharap penjelasan berkala dari penyidik dapat memastikan perkara penyadapan tetap berada dalam koridor penegakan hukum. Ia menyatakan Kompolnas yakin Polri bisa menangani perkara tersebut secara objektif dan profesional, tetapi komitmen itu perlu ditunjukkan melalui keterbukaan proses penyidikan kepada masyarakat.
Bareskrim Polri menetapkan Ahrie sebagai tersangka pada Selasa, 03/11/2026 bersama Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso. Irjen Slamet Uliandi kemudian ditetapkan sebagai tersangka keempat, sehingga total empat perwira tinggi Polri berstatus tersangka dalam perkara ini.
Tiga tersangka pertama ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sedangkan Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit. Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 tanpa prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System tanpa verifikasi, dan penyidik menduga para tersangka memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12/11/2026 untuk meminta penjelasan menyeluruh soal dalang dan motif penyadapan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih menelaah permohonan perlindungan bagi enam saksi dalam perkara ini.
