mediasulsel.id, Makassar, Selasa, 03/11/2026 — SLF sekolah menjadi perhatian Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar karena berkaitan dengan keselamatan peserta didik, bukan hanya kelengkapan izin operasional satuan pendidikan.
Sekretaris Distaru Kota Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, menyampaikan penegasan itu saat membuka sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Hotel Ibis Styles Makassar, Selasa (03/11/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Pemenuhan PBG-SLF untuk Mendukung Penyelenggaraan Izin Operasional Satuan Pendidikan” dan diikuti perwakilan sekolah negeri maupun swasta dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP).
SLF sekolah berkaitan dengan keamanan pengguna bangunan
Dalam keterangan kegiatan yang disampaikan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Andi Zainal menyoroti pemahaman sebagian pengelola sekolah yang masih menempatkan SLF sebatas dokumen untuk mengurus izin operasional.
Menurutnya, perhatian terhadap sertifikat tersebut perlu mencakup kondisi bangunan dan perlindungan bagi orang-orang yang beraktivitas di dalamnya.
“SLF ini peruntukannya bukan hanya secara administratif atau dokumen untuk izin operasional. Tetapi juga menyangkut keamanan pengguna, keamanan anak-anak kita, termasuk kenyamanan di dalamnya,” kata Andi Zainal Abidin Takko, Sekretaris Distaru Kota Makassar, Selasa (03/11/2026).
Ia menekankan bahwa sekolah merupakan fasilitas publik yang digunakan banyak orang setiap hari, terutama anak-anak.
Karena itu, pengelola satuan pendidikan perlu menempatkan keselamatan bangunan sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan.
Pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF yang menjadi pembahasan sosialisasi tersebut diharapkan berjalan seiring dengan perhatian terhadap keamanan lingkungan belajar.
Jalur evakuasi dan fasilitas keselamatan perlu diperhatikan
Andi Zainal mencontohkan pentingnya kesiapan fasilitas keselamatan ketika terjadi keadaan darurat, termasuk kebakaran.
Pengelola sekolah, menurutnya, perlu memahami bagaimana pengguna bangunan dapat diselamatkan serta apakah jalur evakuasi telah tersedia.
“Kalau terjadi kebakaran, apakah tersedia fasilitas keselamatan untuk penyelamatan penggunanya? Kalau di sekolah, berarti bagaimana penyelamatan anak-anak. Apakah tersedia jalur evakuasi? Itu yang perlu dipahami pengelola,” ujarnya.
Penjelasan tersebut menempatkan kesiapan menghadapi keadaan darurat sebagai perhatian nyata dalam pembahasan kelayakan bangunan sekolah.
Keberadaan dokumen perlu diiringi pemahaman pengelola mengenai fungsi fasilitas keselamatan bagi siswa, guru, dan warga sekolah lainnya.
Melalui sosialisasi ini, Distaru Makassar ingin memperluas pemahaman pengelola sekolah mengenai tujuan pemenuhan SLF.
Andi Zainal berharap pengurusan persyaratan bangunan tidak berhenti pada kelengkapan berkas, tetapi turut memastikan sekolah aman dan nyaman digunakan.
Pemahaman yang lebih baik diharapkan membantu pengelola satuan pendidikan memberi perlindungan kepada seluruh warga sekolah. Keselamatan peserta didik menjadi tujuan utama yang perlu menyertai pemenuhan administrasi bangunan.
