mediasulsel.id – TAKALAR – Komite Aktivis Mahasiswa Independen Sulsel dengan suara lantang menyerukan dugaan penyimpangan anggaran dalam pengadaan 2.300 unit tong sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Tahun Anggaran 2025. Seruan tersebut disampaikan saat aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan Kejaksaan Negeri Takalar, Kamis (26/2).
Dalam orasinya, massa aksi menduga kuat adanya mark up anggaran pada proyek pengadaan tong sampah tersebut. Dugaan itu muncul setelah mereka mencermati besaran anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp600 juta dibandingkan dengan jumlah unit yang diadakan.
Tak hanya itu, pengunjuk rasa juga menyoroti dugaan keterlibatan saudara kandung Bupati Takalar berinisial HM dalam proses lelang hingga pengadaan. Mereka menilai indikasi tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum.
Para pengunjuk rasa mendesak Kejaksaan Negeri Takalar untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan, memanggil dan memeriksa oknum berinisial HM, serta memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat. Mereka juga meminta dokumen kontrak pengadaan dibuka secara transparan kepada publik.
Selain itu, massa aksi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum. Mereka berharap aparat penegak hukum bertindak profesional dan independen guna memastikan tidak ada praktik penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan daerah.
Aksi yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kallabirang, Kecamatan Pattallassang, sempat diwarnai dengan aksi bakar ban. Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas tersendat, sehingga pihak kepolisian memberlakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan kendaraan dari selatan menuju utara.
Koordinator aksi, Abdul Salam, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan analisis awal, pihaknya menduga kuat terjadi mark-up harga pada pengadaan 2.300 unit tong sampah senilai Rp600 juta. Menurutnya, harga satuan pengadaan dinilai tidak wajar sehingga memunculkan pertanyaan di ruang publik.
dikutib Kabarmakassar.com Tidak hanya menyoroti besaran anggaran, KAMI Sulsel juga mengangkat dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial HM yang diketahui merupakan saudara kandung Bupati Takalar, Firdaus Manye.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, massa aksi menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mendesak Kejari Takalar segera mengaudit seluruh proses pengadaan 2.300 unit tong sampah senilai Rp600 juta. Kedua, mendesak Kajari Takalar memanggil dan memeriksa oknum ASN berinisial HM yang merupakan saudara kandung pimpinan daerah.
Selanjutnya, mereka meminta aparat memeriksa seluruh pihak terkait mulai dari pelaksana kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pihak yang diduga memiliki hubungan kekeluargaan dengan pejabat daerah. Massa juga menuntut agar dokumen kontrak, RAB, harga satuan, serta mekanisme pengadaan dibuka secara transparan kepada publik.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, para pendemo meminta aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Kasi Intel Kejari Takalar, Median. Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri, Median menyatakan pihaknya telah menerima surat pernyataan sikap dari KAMI Sulsel.
“Kami sudah menerima laporan terkait dugaan penyimpangan pengadaan 2.300 tong sampah senilai Rp600 juta ini. Langkah selanjutnya, kami akan segera mempelajari mekanisme yang terjadi untuk mengungkap penggunaan anggaran tahun 2025 tersebut,” tegas Median.
Aksi unjuk rasa kemudian berakhir tertib setelah massa menyerahkan berkas laporan secara resmi kepada pihak kejaksaan.
