MEDIASULSEL.ID – Blitar — Reforma agraria di Desa Soso, Kabupaten Blitar, jadi titik balik bagi petani perempuan. Kepastian hukum atas tanah tak hanya memberi rasa aman, tapi juga membuka jalan menuju kesejahteraan keluarga.
Patma (55), salah satu petani, masih ingat masa sulit saat konflik lahan terjadi sejak 2012. Ia bahkan sempat menghadapi intimidasi saat memperjuangkan kebun yang digarapnya.
“Dulu kalau mau nanam itu takut. Tapi kalau tidak nanam, gimana kita butuh makan,” ujar Patma.
Perubahan datang pada 2022 lewat program reforma agraria dari Kementerian ATR/BPN. Lahan yang sebelumnya tak memiliki kepastian hukum akhirnya disertipikasi.
Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan sertipikat redistribusi tanah seluas 83,85 hektare untuk 528 keluarga penerima, termasuk Patma.
“Sekarang lebih aman, lebih tenang,” katanya.
Hal serupa dirasakan Indra (32). Ia menyebut, sertipikat atas nama sendiri membuat petani perempuan lebih percaya diri mengelola lahan sekaligus merencanakan masa depan.
“Jadi lebih bangga dan yakin,” ucapnya.
Dari sisi ekonomi, dampaknya terasa nyata. Petani kini bisa memaksimalkan lahan, salah satunya dengan menanam jagung. Melalui kerja sama dengan PT Syngenta Indonesia, mereka mendapat bibit unggul, pendampingan, hingga akses pasar.
Harga jual jagung pun meningkat ke kisaran Rp8.500–Rp9.000 per kilogram. Dari lahan sekitar 1.500 meter persegi, petani bisa panen hingga 1 ton dengan nilai sekitar Rp9 juta—naik signifikan dibanding sebelumnya yang hanya Rp4–Rp5 juta.
“Kalau hasilnya meningkat, pasti senang,” kata Indra.
Meski tetap memikul peran ganda—mengurus kebun dan rumah tangga—semangat gotong royong antar keluarga dan kelompok tani tetap terjaga.
Kini, perempuan Desa Soso bukan sekadar penopang keluarga. Mereka menjadi motor penggerak ekonomi desa, membuktikan reforma agraria tak hanya soal tanah, tapi juga soal masa depan yang lebih pasti.
